Ini adalah logo koruptor asli di indonesia yang saat ini sedang menegakkan hukum

Sunday, April 15, 2007

KEGALAUAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Jajak Pendapat Kompas;
Kegalauan dalam Pemberantasan Korupsi

Di tengah kesulitan mengungkap kasus-kasus korupsi negeri ini, ancaman terhapusnya eksistensi pengadilan dan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi justru menimbulkan kegalauan publik. Terlebih atas nama penyelarasan berbagai unsur dalam sistem pemidanaan korupsi, langkah penghapusan itu diyakini tak akan bebas dari kepentingan di luar hukum.

Pascakeluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang judicial review (uji materi) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dasar hukum pemberantasan korupsi kembali goyah. Hal itu karena dasar eksistensi Pengadilan Tipikor, yaitu Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Acuan pertentangan yang dikemukakan MK adalah fakta keberadaan dua sistem peradilan dalam penanganan kasus korupsi, yaitu satu di Pengadilan Tipikor dan satu lagi di pengadilan negeri. Pembentuk UU diperintahkan dalam waktu tiga tahun membuat UU Pengadilan Khusus Tipikor sebagai dasar hukumnya sendiri.

Dalam perkembangannya, pergumulan wacana memperebutkan dominasi atas pemberantasan korupsi menghangat tatkala Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tipikor yang diajukan pemerintah ternyata secara tidak langsung bukannya memberi dasar hukum, tetapi justru membubarkan keberadaan Pengadilan Khusus Tipikor. Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus antikorupsi yang memiliki dua kekhususan, yaitu majelis hakimnya mengandung unsur masyarakat (hakim ad hoc) serta hanya memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejauh ini, baru ada satu Pengadilan Tipikor yang memiliki kewenangan hukum atas seluruh wilayah Indonesia dengan 21 hakim Tipikor.

Dalam pemeriksaan perkara korupsi, komposisi majelis hakim adalah dua dari hakim karier dan tiga dari hakim ad hoc Tipikor. Persoalan lainnya, dalam RUU yang baru, hasil penyidikan dari lembaga penyidik (kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) nantinya harus diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat untuk ditangani oleh sebuah majelis hakim khusus Tipikor. Saat ini hakim khusus itu sedang dilatih oleh Mahkamah Agung (MA). Artinya kemudian muncul persoalan, mana yang harus dipilih dalam penanganan pemberantasan korupsi, apakah pengadilan khusus pemberantasan korupsi dengan perangkat hakim ad hoc yang independen dan berlatar belakang bermacam bidang ataukah kembali mendayagunakan aparat di pengadilan negeri dengan perangkat hakim karier yang telah diberi pelatihan khusus oleh MA? Terlepas dari perdebatan dasar hukum yang akan dipakai untuk mengakhiri polemik tersebut, secara umum publik jajak pendapat kecewa dengan gambaran bakal hilangnya kewenangan dan terobosan yang kini dimiliki penegak hukum khusus Tipikor.

Hal itu tercermin dari kecenderungan ketidaksetujuan yang lebih besar responden terhadap rencana penghapusan hakim Tipikor dan Pengadilan Tipikor daripada responden yang setuju. Bahkan, sebagian besar responden (65,2 persen) menyatakan secara tegas bahwa penanganan kasus korupsi seharusnya ditangani sebuah pengadilan khusus yang memiliki sifat kewenangan lebih dari pengadilan biasa dan hanya 25,7 persen yang menilai dengan pengadilan umum biasa sudah cukup.

Gambaran sulitnya mengungkap jaring-jaring sebuah kasus korupsi agaknya menjadi dasar terbentuknya sikap tersebut. Pada satu sisi, dalam pandangan mayoritas responden, nyaris tak ada lembaga mana pun yang bisa bebas dari korupsi, termasuk lembaga penegak hukum. Bahkan, dalam beberapa jajak pendapat sebelumnya, MA sebagai tingkatan lembaga hukum tertinggi justru cenderung lebih buruk citranya ketimbang lembaga koleganya. Langkah perpanjangan masa jabatan, kasus Endin Wahyudin, kasus Harini Wijoso, dan lain-lain seperti menggenapi kecurigaan publik. Meskipun ada vonis MA yang cukup apresiatif, seperti dalam penetapan kasus korupsi belakangan ini, agaknya belum cukup di mata publik.

Sulit menampik kecurigaan yang berkembang seperti terekam dalam opini November 2006, lebih dari tiga perempat responden (86,1 persen) menengarai vonis kasasi MA tidak bebas dari pengaruh iming-iming materi. Di sisi lain, mayoritas responden juga meyakini bahwa faktor mentalitas aparat menjadi persoalan utama yang hingga kini sangat sulit diperbaiki. Parahnya, persoalan mentalitas yang manifestasinya adalah integritas dan dedikasi pada tugas juga bertautan erat dengan situasi kerja yang telanjur korup itu sendiri. Hingga jajak pendapat terbaru, belum tampak perbaikan faktor integritas itu di mata publik. Hanya 10,0 persen yang meyakini sudah bebasnya hakim negeri ini dari kepentingan politik maupun materi, sedangkan 85 persen responden lainnya masih menaruh kecurigaan mendalam.

Di mata publik, faktor kinerja aparat kehakiman dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi juga menjadi tanda tanya yang tak kunjung terjawab. Sejak awal tahun lalu hingga jajak pendapat terbaru memperlihatkan kepuasan terhadap kinerja hakim kerap kali menempati urutan yang rendah, baru kemudian disusul jaksa. Hasil terbaru memperlihatkan kepuasan terhadap kinerja hakim dan jaksa hanya disuarakan sekitar 17 persen, sementara terhadap polisi, lebih- lebih Komisi Pemberantasan Korupsi, mencapai 20-28 persen. Dengan menilik penilaian semacam itu, dan dibandingkan dengan pencapaian kasus-kasus fenomenal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, masuk akal kecenderungan referensi publik kini bergeser kepada lembaga-lembaga independen dengan kewenangan khusus ketimbang lembaga formal. Jika ditilik lebih jauh, faktor kebaruan dalam cara pendekatan terhadap kasus korupsi serta konsistensi dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi merupakan dua hal yang saat ini lebih dikehendaki publik.

Apresiasi terhadap faktor kebaruan dan konsistensi itu juga tercermin dalam opini responden mencermati substansi pasal-pasal yang kini sedang menjadi pembahasan dalam RUU Pemberantasan Tipikor. Ancaman pengenaan tuduhan korupsi yang semakin diperlebar, misalnya, cenderung diterima publik. Pelaku-pelaku korupsi yang dalam peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, tidak terjerat, kini disediakan jerat hukumnya. Perluasan pengenaan tuduhan pidana terhadap pelaku yang merugikan uang negara pada saat berhubungan dengan swasta maupun swasta asing juga menuai apresiasi publik. Perluasan pengenaan pidana ini disetujui sebagian besar responden (74,6 persen). Demikian pula ancaman pidana kepada pejabat negara yang sebelumnya untuk disidik harus dengan izin Presiden juga diapresiasi publik. Sebagian besar responden sependapat (65,9 persen) dengan dilapangkannya peluang menyidik pejabat negara yang ditengarai korupsi dan hanya 30,4 persen yang tidak.

Pada bagian lain RUU, penggantian hakim Pengadilan Tipikor dengan hakim karier dari peradilan umum cenderung ditanggapi skeptis oleh publik. Lebih banyak responden yang tidak setuju dengan langkah tersebut (48,8 persen) ketimbang yang setuju (40,3 persen). Kecenderungan serupa juga tampak dalam menyikapi dihapuskannya lembaga Pengadilan Khusus Tipikor dengan pengadilan umum. Lebih banyak responden menyatakan ketidaksetujuannya (46,4 persen) ketimbang yang setuju (40,7 persen). Boleh jadi, gambaran kegamangan sikap responden itu akibat masih minimnya pemahaman dan informasi mengenai kiprah hakim Tipikor selama ini. Sebagai satu rangkaian pengusutan korupsi, belum jelas benar batas hakim Tipikor dan hakim umum di mata masyarakat. Apalagi, sejauh ini gambaran yang terungkap dari jajak pendapat mencerminkan sorotan publik lebih terarah kepada sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial. Sulit dihindari, aspek politik hukum kian menonjol dalam penyelesaian polemik lembaga pemberantasan Tipikor.

Memilih pengadilan khusus berarti menjalani dualisme sistem, sedangkan memakai sistem peradilan normatif bisa berarti menutup berbagai langkah terobosan yang selama ini sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Gambaran persoalan menjadi kian pelik tatkala polemik antarlembaga penegak hukum sebelumnya juga memiliki pola serupa. Dalam hal ini, komisi- komisi independen negara sebagai buah dari perubahan sistem ketatanegaraan pascareformasi ternyata kerap kali berbenturan kiprahnya, baik di antara mereka maupun dengan lembaga negara yang sudah terlebih dahulu mapan.

Tengok polemik hukum antara Komisi Yudisial, MA, dan MK, maupun antara DPR dan MK. Pada satu sisi, keputusan MK yang berfungsi menjaga keselarasan sistem hukum yang dimanifestasikan dengan membuat aturan-aturan hukum terkait dalam koridor konstitusional. Namun di sisi lain, aspek kemanfaatan sosiologis hukum kerap kali menjadi terasa terabaikan demi sebuah asas kepastian. Sekadar gambaran, separuh lebih publik jajak pendapat bulan September melontarkan ketidaksetujuan terhadap langkah MK yang memangkas kewenangan Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pengawasan hakim. Akibatnya, peristiwa hukum tata negara yang ganjil seperti dibatalkannya sebuah RUU produk Dewan Perwakilan Rakyat maupun penghapusan sebagian kewenangan lembaga negara setingkat Komisi Yudisial kini bisa terjadi.

Akhirnya ujian terhadap kemampuan lembaga formal dan independen dalam menyelesaikan kemelut dan persaingan memperebutkan lahan penegakan hukum juga kembali diuji dengan munculnya RUU Pemberantasan Tipikor. Tudingan mayoritas publik bahwa kemelut yang terjadi kerap kali hanya dilandasi kepentingan dan arogansi kelembagaan bakal sangat ditentukan oleh bagaimana masing-masing lembaga mengedepankan rasa keadilan rakyat banyak. Betapapun, sikap publik sudah jelas, mengutamakan tercapainya tujuan pemberantasan dan penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini.

(Litbang Kompas-Toto Suryaningtyas)
Sumber: Kompas, 19 Februari 2007

http://www.kompas.co.id/


0 comments:

 
© free template by Blogspot tutorial