Ini adalah logo koruptor asli di indonesia yang saat ini sedang menegakkan hukum

Wednesday, May 30, 2007

KORUPSI PERADILAN INDONESIA


Peradilan Harus Ungkap Kasus Besar

Laporan Transparency International (TI) yang menyatakan lembaga peradilan Indonesia
paling tinggi terjadi korupsi, dinilai bukan hal baru. Predikat buruk itu memang dinilai sudah melekat di wajah peradilan negeri ini.

JAKARTA (SINDO) –Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen, berbagai survei dan penelitian memang selalu menempatkan peradilan di urutan terburuk. Namun, penempatan yang tak menguntungkan itu tak pernah dijadikan ukuran lembaga peradilan mereformasi internal mereka.

”Jadi,laporan itu adalah hal yang wajar karena tidak ada ketegasan dan keteladanan dari pucuk lembaga peradilan,” kata Patra kepada SINDO di Jakarta, tadi pagi.
Diketahui, rilis terbaru yang disampaikan TI, Kamis (24/5), menyebutkan tingkat korupsi di lembaga peradilan Indonesia masuk kategori paling tinggi di antara sejumlah negara di dunia.

TI adalah NGO yang berpusat di Berlin, Jerman yang concern terhadap isu perang melawan korupsi di seluruh dunia.
Menurut survei TI, korupsi peradilan di Indonesia tinggi karena tiga dari sepuluh warga negaranya melakukan suap untuk mendapatkan keadilan di lembaga peradilan. Bahkan, diyakini jumlah pastinya lebih dari angka tersebut. Menurut Patra,sejak tahun 1960- an sampai sekarang, tidak ada pucuk lembaga peradilan berani mengungkap skandal mafia di dunia peradilan.

Akhirnya, sampai sekarang, mafia peradilan terus mengakar dan menjadi tradisi di hampir semua lini peradilan yang ada. Menurut dia, hasil survei lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional yang dimunculkan selama ini, seharusnya menjadi cambuk bagi dunia peradilan. Dia berharap keempat institusi peradilan mampu dan sanggup berkoordinasi menindaklanjuti survei tersebut agar cap sebagai peradilan terburuk tak melekat selamanya.

”Keempat institusi itu terdiri atas jaksa,polisi,hakim, dan advokat. Masing-masing pucuk lembaga itu harus bahumembahu dan tidak saling menjatuhkan,” katanya.
Hal ini karena merekalah yang menjadi ujung tombak dalam menjaga citra baik atau buruknya dunia peradilan yang ada.

Namun, dia menilai,meskipun dalam survei TI hanya menyoroti dunia peradilan khususnya Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan kepolisian, itu juga tidak terlepas dari lembaga pengawas masing-masing lembaga yang bersangkutan yang dinilai masih lemah.

”Kalau masyarakat ngadu masih takut untuk memberikan kesaksian karena tidak ada kepastian dan jaminan keselamatan bagi perlindungan saksi,”katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengatakan, persoalan itu tidak cukup dengan pemantau atau melalui berbagai penelitian. Sebab, persoalan peradilan cukup pelik dan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan politis.

”Peradilan itu gerbongnya cukup panjang dan sangat berbelit. Misalnya, kasus pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selain itu juga melibatkan hakim,JPU, dan advokat juga ada hal-hal lain yang ikut berperan, seperti intervensi pihak lain,” tutur Gayus kepada SINDO pukul 08.00 WIB, tadi pagi.

Menurut dia, peradilan adalah lembaga independen dan mandiri. Karena itu harus mempunyai ketegasan dalam menyikapi berbagai penyelewengan hukum yang dilakukan para oknum, baik itu dari dalam maupun luar.Parahnya, hal itu terjadi dari waktu ke waktu tanpa ada penyelesaian konkret dari lembaga bersangkutan. Anggota DPR dari FPDIP ini juga menjelaskan, bangsa ini sedang dilanda ketentuan peradilan hukum yang tidak berkesudahan.

”Kita punya lembaga pengawasan dan penegakan hukum di masing-masing lembaga peradilan, baik internal maupun eksternal. Karena itu, kita perlu fokus siapa oknum yang perlu ditindak atau sistem perlu ada pembenahan secara fundamental,”tandasnya. (purwadi)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/index-berita/index.php

0 comments:

 
© free template by Blogspot tutorial