Ini adalah logo koruptor asli di indonesia yang saat ini sedang menegakkan hukum

Wednesday, April 4, 2007

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MERUPAKAN BUAH SIMALAKAMA

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah berlaku selama 2 (dua) tahun lebih sejak diundangkan pada tanggal 17 April 2002.

Namun sampai dengan saat ini pelaksanaan undang-undang tersebut dirasakan belum optimal, sehingga belum menunjukkan hasil yang signifikan baik jumlah transaksi yang ditengarai sebagai transaksi yang mencurigakan (suspicious transactions) maupun dari status negara Indonesia yang sampai dengan saat ini masih dikatagorikan sebagai Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs) oleh Financial Action Task Force (FATF), yang merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998.

Sanksi yang diberikan oleh FATF merupakan sanksi yang kedua kalinya bagi negara Indonesia. Sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang yang menetapkan money laundering sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.

Namun setelah Indonesia memiliki UU No. 15 Tahun 2002, ternyata Indonesia masih dimasukkan dalam daftar NCTTs oleh FATF dengan alasan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam UU No. 15 Tahun 2002, yaitu : Mengenai dasar penetapan nilai uang minimal Rp 500 juta untuk bisa dikatagorikan sebagai tindak pidana money laundering;Mengenai 15 kejahatan yang bisa dikatagorikan sebagai tindak pidana money laundering, dimana bagi komunitas internasional pembatasan tersebut dirasakan tidak cukup;Masalah jangka waktu pelaporan ketika diketahui adanya transaksi keuangan yang mengarah pada money laundering. Terhadap beberapa kelemahan tersebut, FATF telah mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan amandemen terhadap UU No. 15 Tahun 2002, namun ternyata sampai saat ini amandemen tersebut belum dapat diselesaikan sehingga mengakibatkan tetap dimasukkannya Indonesia dalam daftar NCCTs.

Ancaman dari FATF untuk mengambil sikap tegas terhadap Indonesia harus dipandang serius, sebab menurut sumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan (PPATK), potensi kerugian yang akan dialami oleh Indonesia cukup berat jika FATF menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, yaitu :

  1. Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, berupa: a. penutupan rekening bank-bank Indonesia di beberapa negara FATF; b. Bank-bank luar negeri akan menahan dana milik perusahaan-perusahaan Indonesia.
  2. Negara-negara lain akan menolak Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia;
  3. Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (risk premium) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri;
  4. Amerika Serikat dapat menggunakan Patriot Act sebagai dasar hukum untuk menutup perusahaan milik Amerika Serikat yang berhubungan dengan perusahaan milik atau berada di negara yang dianggap tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

Terlepas dari tandingan tentang ketidakseriusan pemerintah dalam kenyataan melakukan amandemen terhadap UU No. 15 Tahun 2002, beberapa hal telah dilakukan secara konkrit oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan undang-undang tersebut, yakni dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) pada lembaga keuangan bank dan lembaga kuangan non-bank.

PPATK merupakan lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dimana pembentukannya bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan tugas antara lain mendeteksi segala kemungkinan transaksi keuangan yang mengandung tindak pidana pencucian uang.

Dapat dimaklumi apabila PPATK menghadapi kendala dalam melaksanakan tugasnya, karena praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang rumit yang dilakukan dengan cara yang canggih dan sulit dilacak karena biasanya tidak meninggalkan jejak sebagai salah satu bentuk kejahatan krah putih (white color crime).

Secara umum proses pencucian uang ini dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yakni :
  1. Penempatan (placement), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham atau juga mengkonversikannya ke dalam mata uang lain;
  2. Transfer (layering), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (placement). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil placement ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut. Layering dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan-perusahaan yang memiliki nama dan badan hukum namun tidak memiliki kegiatan apapun. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul kekayaan tersebut;
  3. Menggunakan harta kekayaan (integration), yakni suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui placement atau layering sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan. Dalam proses ini uang yang telah di”cuci” melalui placement atau layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi (legal) sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut.
  4. Kendala lainnya adalah karena transaksi pencucian uang ini tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional, namun telah menggunakan sarana perbankan dengan teknologi yang tinggi dan tidak hanya dilakukan dalam lingkup domestik, tetapi juga dilakukan antarnegara.

Oleh karena itu, kerjasama internasional untuk penanganan praktek pencucian uang juga penting terutama dalam hal peningkatan kerjasama internasional dalam masalah kriminal, seperti tukar menukar informasi keuangan yang patut dicurigai, kerjasama untuk mendapatkan barang bukti di luar negeri, pembekuan aset-aset yang dicurigai sebagai hasil transaksi pencucian uang dari tindak pidana, dan lain-lain.

Hal lain yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia pada lembaga keuangan bank dan non-bank terutama dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan atas transaksi yang mencurigakan, dan aparat penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan dalam memahami profil transaksi pencucian uang. Untuk itu diperlukan kerjasama antara instansi terkait dengan PPATK, sebagai financial unit yang bertugas melakukan penyelidikan awal untuk membantu pihak kepolisian dan kejaksaan.

Hal lain yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah rencana Bank Indonesia (BI) untuk menyempurnakan ketentuan tentang implementasi prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer/KYC) dan penerapan UU No. 15 Tahun 2002 oleh perbankan nasional.

Rencana yang hendak dilakukan oleh BI tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, karena dalam ketentuan tersebut nantinya BI akan menilai atas kecukupan dan efektifitas penerapan KYC dan undang-undang tindak pidana pencucian uang berdasarkan pemeriksaan di bank-bank.

Dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan diberi nilai dan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Apabila bank memperoleh nilai rendah, maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan dan pelaksanaan penilaian fit & proper terhadap pengurus bank.

Apa yang hendak dilakukan oleh BI hendaknya dijadikan contoh bagi pihak regulator lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksa dana dan lain sebagainya, agar penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dapat berjalan dengan efektif, sehingga Indonesia dapat keluar dari daftar hitam NCCTs.

Akhir kata tindak pidana pencucian uang ini merupakan buah simalakama bagi pemerintah Indonesia, karena disatu sisi pemerintah Indonesia memerlukan investasi dari luar negeri (foreign investment) untuk menggerakan ekonomi dan membuka lapangan kerja, tetapi disisi lain Indonesia harus kooperatif memberantas tindak pidana pencucian uang untuk mencegah terkena sanksi yang serius sebagaimana telah diuraikan di depan. Ini bukan pilihan yang mudah tetapi perlu dituntaskan untuk tetap berada dalam pergaulan internasional, dan putusan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi tetapi harus ada putusan politik secepatnya kalau kita ingin disetarakan dengan bangsa-bangsa maju dan modern lainnya. Tanpa penegakan hukum sulit kiranya mewujudkan cita-cita menjadi bangsa dan negara yang modern.

[Frans Hendra Winarta
01 Desember 2005
Ditulis dalam artikel KOMISI HUKUM NASIONAL

0 comments:

 
© free template by Blogspot tutorial