Ini adalah logo koruptor asli di indonesia yang saat ini sedang menegakkan hukum

Sunday, June 3, 2007

[id]Opini : Wawancara dengan Denny Indrayana

Era reformasi tidak membuat korupsi tertekan. Elite politik pun semerbak dengan aroma korup. Mungkinkah itu diberantas? Mengapa elite sulit disentuh hukum? Inilah pandangan Denny Indrayana PhD, pakar tata negara UGM dan direktur Pusat Studi Antikorupsi UGM.

Bagaimana Anda melihat prospek pemberantasan korupsi ke depan?
Sekarang ini agenda pemberantasan korupsi berada dalam tahap paling kritis. Tahap seperti ini sudah berkali-kali kita lewati, tapi selalu saja gagal, terpuruk, dan kembali ke awal lagi. Saat ini kita dihadapkan pada keniscayaan tugas berupa operasi besar untuk mengamputasi kanker korupsi di level elite. Jika gagal lagi, kita akan terseok-seok lagi dan mulai dari bawah. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Tindak Pidana Korupsi yang telah diamandemen berkali-kali, serta PPATK seharusnya bisa dioptimalkan sebagai penguatan bidang regulasi dan institutional building untuk melawan korupsi.

Apa indikasi kritis yang Anda maksud?

Misalnya dalam konteks kasus DKP, yang menyentuh level kekuasaan tertinggi yakni calon presiden maupun presiden terpilih. Menghadapi itu, yakinkah kita bahwa pisau bedah operasi hukum cukup tajam untuk mengamputasi korupsi elite? Atau mungkin skandal dana politik DKP akan hilang tertelan gelombang pertemuan 12 menit Amien Rais-SBY. Atau mungkin penyelesaian skandal itu tetap berjalan secara konsisten di aras penegakan hukum. Kalau melihat hasil pertemuan itu, Amien menjadi kalem.

Bagaimana Anda memahami 'kekaleman politik' Amien Rais itu?

Kekaleman Amien memiliki dua makna. Pertama, memang ada penyelesaian secara adat. Kedua, kekaleman itu sebagai manifestasi manajemen konflik politik. Itu boleh-boleh saja sepanjang aspek penegakan hukum tetap berjalan secara objektif dalam koridor yang independen dan bebas intervensi. Apalagi, melihat Amien kemarin sudah bertemu KPK. Mudah-mudahan ini langkah awal penegakan hukum. Tapi, itu harus diikuti pemeriksaan kalangan elite yang lain.

Anda melihat kegesitan KPK dalam melangkah?

KPK memang harus lebih aktif. Saya masih menaruh harapan pada KPK dengan catatan tertentu. Yakni, penegak hukum yang lain secara independen diharapkan ikut mengambil langkah proaktif dengan memeriksa aliran dana DKP. Sinergitas itu penting karena karakter penegakan hukum kita masih feodal. Hukum kita tidak bisa menyentuh para elite karena adanya budaya ewuh pakewuh hingga menimbulkan praktik tebang pilih. Misalnya, kejaksaan dan kepolisian yang secara struktural berada di bawah koordinasi presiden, akan sulit melakukan pemeriksaan secara independen, objektif, dan imparsial kepada presiden dan orang di sekelilingnya.

Apa faktor lain selain karakter hukum yang feodal?

Faktor lain adanya praktik mafia peradilan yang masih kental. Terbukti hasil laporan terakhir Transparency International Indonesia (TH) yang menempatkan lembaga peradilan kita sebagai lembaga terkorup sedunia. Karena itu, KPK yang didesain khusus sebagai lembaga penegak hukum independen harus bisa mendobrak budaya hukum feodal yang ewuh pakewuh. KPK juga perlu didorong untuk meluruhkan dominasi eksekutif dalam penegakan hukum. Perlu diingat, KPK bukan anak buah presiden. Jadi, dia tidak punya hambatan birokratis, apalagi psikologis untuk berhadapan pada siapa pun, termasuk presiden.

Reshuffle kabinet jilid kedua banyak menyentuh bidang hukum. Akankah itu memberi dampak signifikan?

Skandal dana politik DKP adalah tes operasi amputasi yang kritis itu. Kalau DKP bisa diungkap, kita akan melewati stadium menuju sukses. Kalau gagal, kita akan kembali ke titik nol. Kenapa indeks prestasi hukum kita naik sangat kecil dari tahun ke tahun (rata-rata hanya 0,2 persen)? Itu karena yang dijerat adalah korupsi kecil. Jadi, kalau kita ingin membuat akselerasi atau percepatan agenda pemberantasan korupsi, kita perlu melakukan langkah besar untuk berani mengamputasi korupsi elite.

Meliputi apa saja korupsi elite itu?

Korupsi elite mencakup empat wilayah. Pertama, Istana. Istana adalah simbol ring satu kekuasaan, yang terbagi dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya bagian dari orang yang tidak percaya dengan pernyataan bahwa istana bersih dari korupsi. Area kedua, Cendana. Cendana merupakan manifestasi akutnya korupsi di lingkungan rezim Orde Baru yang hingga sekarang tak tersentuh sama sekali. Area ketiga, senjata. Yakni, megakorupsi yang terjadi di wilayah militer, terutama dalam pengadaan perlengkapan militer. Misalnya, kasus percaloan pengadaan Tank Scorpion yang diberitakan media Inggris sebagai pilinan dari keluarga Cendana. Area keempat adalah 'Pengusaha Naga'. Yakni, konglomerat hitam seperti koruptor kakap dalam kasus BLBI yang merampok uang negara hingga Rp 600 triliun.

Anda masih berharap banyak pada sistem peradilan kita saat ini?

Lagi-lagi mafia peradilan telah menggerogoti organ vital sistem hukum nasional. Alih-alih pengadilan kita menjadi problem solver, sebaliknya justru menjadi problem maker. Misalnya, saya menangkap adanya paradoks hukum dalam penyelesaian kasus dana DKP. Di satu sisi korupsi DKP diselesaikan secara adat. Di sisi lain, jika tidak diberi sanksi tegas, pengumpulan dana haram sebagai modal politik saat pemilu dan pilpres akan terus berlanjut. Jadi intinya, kita terbelenggu dalam sistem penegakan hukum yang notabene terdiri atas sistem korupsi itu sendiri.

Mengapa mafia peradilan tidak tersentuh?

Penegak hukum takut menyentuh presiden atau elite politik lain karena mafia peradilan punya dua modus operandi. Pertama, adanya pendekatan kekuasaan. Kedua, adanya pendekatan keuangan. Itulah dua cara mafia peradilan menggerayangi dan merusak sistem hukum nasional. Jadi, skandal DKP adalah kesempatan emas bagi penegak hukum kita untuk memborgol praktik korupsi elite.

Apa saja yang belum tersentuh oleh hukum?

Ada dua jenis korupsi yang hingga saat ini belum bisa dituntaskan. Yakni, korupsi politik dan korupsi hukum. Pada dasarnya ada tiga jenis korupsi besar. Yaitu, korupsi birokrasi (beurocratic corruption), korupsi politik (political corruption), dan korupsi hukum (judicial corruption). Korupsi birokrasi relatif sudah bisa disentuh seperti kasus Rokhmin Dahuri, Sarwana, dan Syaukani Hasan Rais. Itu membuktikan bahwa pisau KPK bisa menyayat korupsi birokrasi di satu sisi. Tapi, di sisi lain, sarang korupsi politik yang terdiri atas empat lokus kekuasaan tadi masih kebal (immune). Mereka adalah Istana, Cendana, senjata, dan pengusaha naga. Korupsi di DPR, misalnya, relatif tak terjangkau karena terlindungi oleh praktik centengisasi, yakni berlindung di balik jubah partai politik. Sama dengan mafia peradilan, sarang utamanya ada di MA. Tapi, sampai sekarang kita belum pernah menyentuh hakim agung dalam upaya pengungkapan praktik haram mafia peradilan. Belum lagi sarang-sarang di kejaksaan, kepolisian, pengacara, sopir-sopir di MA, atau bahkan para profesor di kampus yang logikanya berbanding dengan logistik. Semua itu memiliki cabang-cabang praktik mafia peradilan yang belum tersentuh.

Dikutip dari Indo Pos, Minggu, 3 Juni 2007
http://www.kpk.go.id/modules/news/



0 comments:

 
© free template by Blogspot tutorial