Ini adalah logo koruptor asli di indonesia yang saat ini sedang menegakkan hukum

Saturday, June 16, 2007

Laporan Korupsi Global 2007 : Tingkat Korupsi di Lembaga Peradilan Indonesia Sangat Tinggi

Laporan Korupsi Global 2007:

Upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas korupsi ternyata belum membawa perubahan siginifikan. Kasus korupsi di banyak intansi pemerintah masih saja terjadi selama dua tahun terakhir ini, tak terkecuali lembaga peradilan yang diharapkan menjadi pilar penting dalam penegakan hukum perkara korupsi.

Lembaga peradilan di Indonesia bahkan masih menempati posisi yang tertinggi sebagai institusi yang korup. Survei Transparency International (TI) belum lama ini mengungkapkan bahwa di lebih dari dua puluh lima negara, setidaknya satu dari sepuluh keluarga harus membayar suap demi mendapat keadilan di lembaga peradilan.

Di dua puluh negara lain, tiga atau lebih dari sepuluh keluarga melaporkan bahwa uang merupakan bagian dari usaha mendapatkan keadilan di persidangan. Di Indonesia bahkan diperoleh angka yang lebih tinggi, atau sejajar dengan negara Albania, Yunani, Meksiko, Moldova, Maroko, Peru, Taiwan, dan Venezuela.

Tidak heran jika Global Corruption Report 2007 yang diluncurkan oleh Transparency International, sebuah koalisi global antikorupsi memilih tema Corruption in Judicial Systems. Korupsi dianggap melumpuhkan sistem yudisial di seluruh dunia serta menghalangi hak asasi manusia akan peradilan yang adil dan tidak berpihak.

Huguette Labelle, Ketua Transparency International menegaskan dengan adanya korupsi lembaga peradilan, mereka yang berada di pihak yang benar kehilangan hak didengar sedangkan yang bersalah tidak tersentuh hukum.Uang serta pengaruh politik dalam hukum memecah sistem keadilan sosial: satu sistem bagi si kaya, pada sisi lain bagi si miskin. “Jika uang dan pengaruh politik menjadi dasar keadilan, mereka yang miskin tidak dapat berkompetisi,” ujar Akere Muna, Wakil Ketua TI serta presiden Persatuan Pengacara Pan Afrika.

“Selain mengakibatkan mahalnya keadilan, penyuapan juga menghancurkan kemampuan sistem peradilan melawan korupsi serta melumpuhkan peran keadilan sebagai tolak ukur kemandirian dan kredibilitas suatu negara.”Korupsi Lembaga PeradilanKorupsi lembaga peradilan umumnya terbagi dalam dua kategori yakni campur tangan politik dalam proses peradilan oleh lembaga eksekutif atau legislatif, dan penyuapan.

Ketika keadilan dikotori, semua pihak kalah, terutama kalangan miskin yang dipaksa untuk membayar suap di luar kemampuan mereka. Suap, dapat terjadi sepanjang proses hukum sedang berjalan. Menurut laporan dari 32 negara yang dimuat dalam Global Corruption Report, sebagian hakim dapat disuap untuk memperlambat atau mempercepat proses pengadilan, menerima atau menolak permintaan banding, mempengaruhi rekan sesama hakim, atau sekedar menjatuhkan putusan tertentu.

Sebagian staf pengadilan meminta bayaran untuk pelayanan yang seharusnya bebas biaya. Mereka juga meminta bayaran lebih untuk mempercepat atau memperlambat kasus ataupun menginformasikan nama-nama hakim yang dapat disuap. Proses peradilan tak jelas yang memungkinkan terjadinya penyuapan juga menghalangi media dan kalangan sipil dalam memonitor aktivitas pengadilan dan mengungkap korupsi.

Sumber penghasilan dan jaminan yang kurang, menurut Global Corruption Report 2007, merupakan penyebab utama dan konsekuensi dari korupsi. Bertentangan dengan negara-negara dengan pendapatan sedang hingga tinggi di Asia, pemerintah dari mayoritas negara berpendapatan rendah (Indonesia, Bangladesh, Cambodia, Laos, Nepal, Pakistan, Philippines, Thailand dan Vietnam) mengurangi komitmennya untuk memastikan adanya dukungan yang cukup bagi pengadilan dan personilnya, sehingga mengundang korupsi dan merusak aturan hukum.

Bukan hanya itu, kondisi kerja yang tidak aman, promosi jabatan yang tak adil, kurangnya training juga membuat para hakim serta staf pengadilan lain rentan terhadap suap.

Global Corruption Report 2007 menemukan bahwa meskipun telah puluhan tahun diadakan reformasi untuk melindungi independensi yudisial, tekanan untuk menuruti kepentingan politik tetap kuat. Adanya sejumlah hakim di seluruh dunia yang memiliki integritas tinggi pun tidak berpengaruh terhadap kondisi ini. Menurunnya standar internasional pada sistem peradilan jelas terlihat beberapa tahun terakhir di negara-negara seperti Argentina dan Rusia.

Relevansi IndonesiaApa yang dilaporkan Global Corruption Report 2007 telah menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih sangat korup dan bobrok. Hal ini sangat relevan dengan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2006 yang dirilis oleh Transparency International (TI) Indonesia. Survey IPK itu menemukan bahwa lembaga vertikal (Polisi, Peradilan, Pajak, BPN, Imigrasi, Bea& Cukai, Militer dll) masih dipersepsikan sangat korup.

Lebih memalukan lagi, mereka tidak canggung-canggung dalam meminta suap, hal ini dikonfirmasikan oleh laporan para pelaku usaha bahwa inisiatif suap lebih banyak dilakukan oleh aparat. Pengadilan dilaporkan merupakan lembaga yang paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap hingga 100%, disusul Bea dan cukai 95%, Imigrasi 90%, BPN 84%, Polisi 78%, dan Pajak 76%.Dua katagori korupsi peradilan yakni campur tangan politik dan penyuapan juga sangat jelas terlihat.

Sebut saja penanganan sejumlah kasus korupsi besar yang tertutup dan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Sebagai contoh, sudah puluhan kasus korupsi yang melibatkan elite politik dan pengusaha nakal di-SP3-kan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kejagung.Banyak juga pencari keadilan di daerah punya pengalaman buruk soal perilaku hakim yang minta suap. Lebih memperihatinkan lagi, manakala kekuatan yang merupakan bagian dari ide “trias politika” yang seharusnya independen terhadap eksuktif dirangkum menjadi satu yang bernama muspida atau muspida plus, sehingga mendudukan mereka di dalam satu “piring makan besar”.

Muspida, warisan era jederal Korup Soeharto, yang terdiri atas Ketua DPRD, Kapala Kejaksaan Nageri, Ketua Pengadilan Negeri plus Kepala Polisi Resor (Kapolres) dan Komandan Kodim (Dandim) mendapat honorarium khusus di luar gaji resmi dari instansinya. Sebagai induk pengadilan di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) sudah pasti mengetahui kebobrokan sistem peradilan kita dalam menangani perkara korupsi.

Semestinya korupsi yang terjadi di lembaga peradilan kita merupakan problem yang seharusnya dipecahkan oleh MA. Kecilnya gaji hakim seharusnya tidak menjadi alasan pembenar bagi para hakim untuk melakukan praktik korupsi maupun suap. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan sistem peradilan untuk mendorong lahirnya hakim yang bersih dan independen dalam penegakan hukum. Diperlukan langkah-langkah yang strategis untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim.

Salah satunya adalah membuka pintu pengawasan yang melibatkan masyarakat. Jadi, pengawasan tidak hanya dilakukan MA, tapi yang lebih penting memberdayakan Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Bagaimanapun KY, telah berhasil membangun budaya kontrol yang membuat para hakim lebih hati-hati. Dengan dipangkasnya kewenangan KY belum lama ini, tak ada lagi pengawasan terhadap hakim. Oleh karena itu, kewenangan KY harus kembali diperluas dengan merevisi undang-undang.

Selain itu, eksistensi Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) perlu diperkuat. Sebab selama dua tahun terakhir (2005-2006) sedikitnya 29 perkara telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor secara lebih cepat. Seluruh kasus korupsi divonis bersalah dan tidak ada satupun yang vonis bebas.

Sebaliknya sepanjang periode tahun 2005-2006 ada kurang lebih 203 perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. 72 perkara korupsi dengan 171 terdakwa korupsi (36 %) telah divonis bebas oleh pengadilan, dan selebihnya lebih banyak divonis ringan. Fakta tersebut menunjukan koruptor lebih banyak dapat dibuktikan kesalahannya di pengadilan Ad Hoc Tipikor daripada di Pengadilan Negeri biasa.

Rekomendasi
Dalam upaya mengurangi dan mencegah korupsi, Transparency International menawarkan rekomendasi untuk memperkuat independensi peradilan serta melawan korupsi di lembaga peradilan diantaranya:

1. Perlunya reformasi sistem peradilan untuk menghindari campur tangan eksekutif dan legislatif, serta munculnya penyuapan terhadap para hakim yang menangani kasus korupsi.

2. Diperketatnya pengawasan terhadap para hakim yang menangani kasus dugaan korupsi dengan melibatkan masyarakat, serta mengembalikan wewenang Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan fungsi pengawasan.

3. Memperkuat eksistensi pengadilan Ad Hoc Tipikor (yang sempat hendak dilikuidasi) dalam menangani kasus dugaan korupsi mengingat kurang optimalnya pengadilan negeri dalam menangani kasus korupsi,dengan mempercepat pembentukan UU Pengadilan Khusus Tipikor yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

4. Dalam penunjukan pejabat yudisial, terutama hakim proses seleksi telah dilakukan oleh KY perlu diperkuat dan dihindari dualisme kewenangan oleh MA, dengan tetap mengedepankan pada integritas dan kompetensi pada para calon, serta melibatkan masyarakat luas,termasuk perkumpulan profesional untuk dimintai pendapatnya.

5. Penetapan gaji para pejabat lembaga peradilan harus menggambarkan pengalaman serta perkembangan kemampuan. Perlindungan terhadap pendapatan dan lingkungan kerja dari campur tangan badan eksekutif dan legislatif juga harus diberikan.

6. Diperlukan kebebasan akses informasi mengenai perundang-undangan, prosedur peradilan, serta pengangkatan pegawai baru di lembaga yudisial untuk menghindari pengangkatan pejabat yudisial secara KKN.

7. Proses peradilan harus dilakukan secara terbuka, serta pengadilan juga harus mengumumkan dasar pertimbangan dijatuhkannya suatu keputusan dalam penanganan kasus korupsi untuk menghindari munculnya prasangka penyalah-gunaan jabatan.

Jakarta, 31 Mei 2007
Todung Mulya Lubis - Ketua Dewan Pengurus
http://www.ti.or.id/


0 comments:

 
© free template by Blogspot tutorial