Ini adalah logo koruptor asli di indonesia yang saat ini sedang menegakkan hukum

Sunday, June 10, 2007

Penanggulangan Korupsi dan Teknologi Informasi

MASALAH korupsi yang melanda Indonesia termasuk yang paling parah di dunia. Sebagaimana diungkapkan oleh berbagai survei yang dilakukan Transparansi International (TI), posisi Indonesia dalam peringkat negara terkorup di dunia senantiasa berada di urutan teratas.

Posisi Indonesia dalam urutan negara terkorup di dunia pada tahun 2000 misalnya, adalah juara kedua di Asia, dan juara kelima di dunia setelah Nigeria, Somalia, Azerbaijan dan Ukrania.

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang paling korup itu sebenarnya sudah sering dipertanyakan oleh masyarakat sejak era pemerintahan Orde Baru. Hanya saja, sepanjang era pemerintahan Soeharto itu, pertanyaan- pertanyaan masyarakat tersebut cenderung diabaikan oleh para pejabat pemerintah Indonesia. Menurut mereka, hasil survei TI tersebut tidak berdasar sama sekali.

Alasan yang sering dikemukakan oleh para pejabat pemerintah Indonesia ketika itu adalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 7 persen per tahun sejak 1967. Selain itu, pada tahun 1990 Indonesia didaulat oleh Bank Dunia sebagai negara sedang berkembang yang paling sukses dalam menanggulangi kemiskinan. Bahkan, pada tahun 1993 Indonesia sempat diakui sebagai salah satu bukti keajaiban perekonomian Asia Tenggara.

Tetapi sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 lalu, alasan-alasan ala Orde Baru itu sudah tidak ada lagi gunanya. Dibandingkan dengan negara-negara Asia korban krisis moneter lainya seperti Thailand, Korea Selatan dan Malaysia, krisis moneter yang dialami Indonesia ternyata tidak hanya tergolong paling parah, tetapi juga tergolong paling bertele-tele proses pemulihannya.

Dalam pandangan TI, kenyataan yang dialami Indonesia itu justru memperkuat hasil survei korupsi tahunan yang mereka lakukan. Artinya, semakin parah tingkat korupsi yang dialami suatu negara, ternyata semakin parah pula tingkat krisis ekonomi yang dialami oleh negara yang bersangkutan.

Sebaliknya, pada negara dengan tingkat korupsi yang tidak terlalu parah, tingkat krisis ekonomi yang dialami oleh negara tersebut juga cenderung tidak terlalu parah. Bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia masih terus berlanjut hingga saat ini, secara tidak langsung mengungkapkan sangat parahnya tingkat korupsi yang dialami negeri ini.

***PERTANYAANNYA, tindakan apa yang perlu dan dapat dilakukan untuk memerangi tingkat korupsi yang sudah sangat parah tersebut?

Karena secara teoritik tingkat perkembangan korupsi cenderung berkaitan dengan tingkat kemutlakan kekuasaan, maka para ahli ekonomi dan politik pada umumnya sepakat bahwa demokratisasi ekonomi dan politik mutlak dilakukan sebagai obat mujarab untuk memerangi korupsi.

Dalam penerapannya, gagasan besar demokratisasi ekonomi dan politik itu tentu dapat diterjemahkan dengan berbagai cara. Sebagai misal, sebagian ekonom Indonesia cenderung menerjemahkan demokratisasi ekonomi sebagai penyelenggaraan sistem ekonomi pasar bebas. Sementara sebagian yang lain cenderung menerjemahkannya sebagai penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan atau demokratisasi modal.

Yang menarik adalah jawaban para ahli teknologi informasi. Berpijak pada argumen bahwa korupsi terjadi karena tidak adanya transparansi, para ahli teknologi informasi cenderung menawarkan teknologi informasi sebagai solusi untuk memerangi korupsi. Menurut mereka, penggunaan teknologi informasi akan mampu meningkatkan transparansi. Sedangkan peningkatan transparansi merupakan prasyarat untuk memerangi korupsi.

Sepintas lalu, tawaran para ahli teknologi informasi itu tentu cukup menarik perhatian. Persoalannya, selain cenderung membutuhkan investasi yang sangat besar, tawaran para ahli teknologi informasi tersebut ternyata tidak selalu mendatangkan hasil sebagaimana dijanjikan. Pada beberapa kasus tertentu, penggunaan teknologi informasi justru mengundang munculnya masalah-masalah baru yang tidak kalah peliknya.
Kegagalan penggunaan teknologi informasi itu antara lain dapat dijelaskan dengan menelusuri tingkat-tingkat perkembangan korupsi dan keterkaitannya dengan kekacauan pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Sebagaimana antara lain dikemukakan oleh David H Bayley, korupsi memang dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh kemanfaatan pribadi. Tetapi dalam praktik, sesuai dengan tingkat perkembangan korupsi, perilaku korupsi tidak dapat hanya dibatasi sebagai perilaku pejabat pemerintah sebagai perseorangan.

Ketika wabah korupsi yang melanda suatu birokrasi pemerintahan bergerak dari tingkat korupsi personal ke korupsi intisutional, perilaku korupsi mengalami transformasi dari perilaku perseorangan para pejabat pemerintah, menjadi perilaku kolektif sebuah instansi. Artinya, pada tingkat korupsi institusional, semua pejabat pemerintah yang bekerja pada suatu instansi tertentu dapat berkolusi atau membangun kesepakatan untuk secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk memperoleh kemanfaatan mereka bersama.

Lebih buruk dari itu adalah ketika korupsi berkembang mencapai tingkat sistemik. Pada tingkat ini, perilaku korupsi tidak lagi terbatas sebagai perilaku suatu instansi tertentu dalam lingkungan pemerintahan, tetapi berkembang menjadi perilaku institusi pemerintah secara menyeluruh.

Pada tingkat korupsi ini, pemerintah secara keseluruhan sebenarnya telah berubah dari pelayan masyarakat menjadi sebuah institusi yang bekerja untuk melayani penguasa dan para birokrat. Untuk keperluan itu, pemerintah yang bersangkutan biasanya tidak hanya berusaha menyelubungi korupsi yang terjadi dengan memanipulasi perangkat- perangkat hukum. Bahkan bila diperlukan, sebuah pemerintahan kadang-kadang tidak segan-segan melembagakan suatu sistem penyalahgunaan wewenang bersama yang memudahkan para pejabatnya untuk melakukan korupsi lebih lanjut.

Sebagai salah satu negara juara korupsi di dunia, tingkat perkembangan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama memasuki tingkat korupsi sistemik ini. Bukti terpenting mengenai hal itu adalah meluasnya praktik pengumpulan dana-dana nonbujeter oleh hampir semua instansi pemerintah. Bahkan, sebagaimana terungkap dalam kasus penyalahgunaan dana Yanatera Bulog dan Yayasan Kostrad, dana-dana nonbujeter beserta yayasan dan perusahaan yang menjadi ikatannya itu, telah menjadi sasaran korupsi tersendiri di luar berbagai objek korupsi lainnya. Artinya, tingkat perkembangan korupsi di Indonesia telah sampai pada tingkat korupsi terhadap hasil korupsi.

Ketika tingkat perkembangan korupsi yang berlangsung di Indonesia telah sampai pada tahap korupsi dalam korupsi, masalah transparansi pengelolaan keuangan negara dengan sendirinya menjadi perkara yang muskil. Keberadaan dana nonbujeter, yayasan dan perusahaan-perusahaan yang menjadi ikutannya pada hampir semua instansi pemerintahan sesungguhnya tidak hanya merupakan bukti korupsi, tetapi sekaligus berfungsi sebagai mekanisme penghilangan jejak terhadap tuduhan korupsi.

***GAMBARAN singkat tingkat perkembangan korupsi dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang amburadul tersebut, secara tidak langsung mengungkapkan sangat besarnya tantangan yang dihadapi oleh pengguanan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara dan penanggulangan korupsi di Indonesia.

Selain disebabkan oleh tingkat perkembangan korupsi di Indonesia yang sudah tergolong sangat parah, hal itu secara tidak langsung mengungkapkan tidak terpenuhinya prakondisi untuk memetik manfaat optimal penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, teknologi informasi pada dasarnya bukanlah sebuah instrumen yang bersifat otonom dan bebas nilai.

Sesuai dengan fungsinya sebagai pengumpul, pengolah dan penyebar informasi, teknologi informasi hanyalah salah satu komponen dari satu kesatuan arsitektur sistem informasi yang bersifat integratif.

Sebab itu, penggunaan teknologi informasi pada suatu institusi tertentu, harus disertai dengan perancangan arsitektur sistem informasi yang bersifat integratif pada institusi yang bersangkutan (Targowski, 1990). Memaksakan penggunaan teknologi informasi terhadap suatu lingkungan institusi yang tak memiliki arsitektur sistem informasi, hanya akan menyebabkan semakin kacaunya manajemen informasi dalam institusi itu.

Bila ditarik ke dalam konteks pengelolaan keuangan negara, walaupun teknologi informasi dapat membantu mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi keuangan negara, tetapi bila arsitektur sistem informasi keuangan negara secara keseluruhan bersifat manipulatif, maka informasi keuangan negara yang terungkap melalui penggunaan teknologi informasi tidak akan banyak gunanya.

Celakanya, sebagian ahli teknologi informasi seringkali mengabaikan arti penting keberadaan arsitektur sistem informasi keuangan yang bersifat integratif tersebut sebagai prasyarat penggunaan teknologi informasi. Para ahli teknologi informasi, besar kemungkinan karena telah terkontaminasi oleh wabah korupsi yang melanda Indonesia, cenderung lebih mementingkan penandatanganan kontrak daripada manfaat kontrak tersebut bagi kemanfaatan rakyat banyak.

Memang, dalam sebuah lingkungan yang telah mencapai tingkat korupsi sistemik, gagasan mulia seperti apapun, termasuk mengenai kemungkinan penggunaan teknologi informasi, sangat mudah terjerumus menjadi bagian dai praktik korupsi itu sendiri. Jangankan penggunaan teknologi informasi, kegiatan mulia seperti penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan penyelenggaraan ibadah haji pun, sangat mudah disalahgunakan sebagai ajang korupsi. Wallahua'lam bissawab.(*)

Drs Revrisond Baswir MBA, staf pengajar pada Fakultas Ekonomi UGM

http://www.indomedia.com/bernas/042001/10/UTAMA/10kol.htm

0 comments:

 
© free template by Blogspot tutorial