Ini adalah logo koruptor asli di indonesia yang saat ini sedang menegakkan hukum

Saturday, January 7, 2012

KORUPSI WISMA ATLET, Mekeng: Ketua Banggarnya Bukan Saya

KORUPSI WISMA ATLET
Mekeng: Ketua Banggarnya Bukan Saya

Sabtu, 7 Januari 2012

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor, kemarin.

Menurut Mekeng, dirinya ditugaskan dan dilantik sebagai Ketua Banggar sejak 19 Juli 2010, sementara anggaran untuk pembangunan wisma atlet dibahas dalam APBN Perubahan Tahun 2010.

"Jadi saya belum menjadi bagian dari Banggar DPR RI, baik sebagai anggota, maupun Ketua Banggar. Tidak benar kalau Nazaruddin bilang biangnya atau Ketua Besar itu adalah saya," kata Mekeng kepada wartawan, kemarin.

Dia melanjutkan, sesuai dengan siklus pembahasan APBN maka selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI dirinya mulai bertugas sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI sejak Juli 2010 dengan memulai Agenda Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya hingga saat ini.

Dia menambahkan, bahwa untuk memperjelas masalah suap wisma atlet, dirinyalah yang meminta Nazaruddin untuk menyebutkan nama-nama dari oknum yang terlibat. "Harus dijelaskan secara jelas dan jangan setengah-setengah, Ketua Banggar siapa yang terlibat, jadi tidak menimbulkan persepsi yang mendua," tegasnya.

Dia juga mengungkapkan kronologi arus kebijakan keuangan SEA Games X DPR RI pada tahun anggaran 2010 yaitu sebagai berikut: Masalah pembahasan dan penetapan anggaran pembangunan wisma atlet di Palembang adalah keputusan resmi Komisi X DPR RI. "Kebijakan seputar keuangan SEA Games 2011 memang diputuskan di Komisi X," katanya.

Mekeng melanjutkan, rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga pada 20 Januari 2010 menyimpulkan bahwa Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) SEA Games dan Para Games 2011.

Panja, tambah dia, diketuai oleh Ketua Komisi X Mahyuddin, anggotanya terdiri dari para Wakil Ketua Komisi X yaitu Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi dan Abdul Hakam Naja.

Selain itu, terkait program dan kegiatan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan kegiatan SEA Games dan Para Games 2011 yang kala itu tinggal 19 bulan lagi, Komisi X DPR RI mendesak Menpora agar memperhatikan kedisiplinan penganggaran.

Menurut dia, soal anggaran SEA Games sendiri setidaknya dimulai sejak Rapat Kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR RI pada Selasa, 13 April 2010.

Rapat kerja tersebut, menurut Mekeng, bersifat terbuka dengan agenda pembahasan perubahan APBN TA 2010 yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Mahyuddin serta didampingi pimpinan lain.Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga mengajukan usulan tambahan sebesar Rp 2,125 tiliun.

Mekeng melanjutkan, usulan tersebut di luar pagu yang sudah ada yaitu Rp 350 miliar. Perincian usulan tersebut untuk persiapan SEA Games dan Para Games 2011 Rp 1.000 miliar (Rp 1 triliun) dan lanjutan pembangunan tahap pertama pusat pendidikan dan pelatihan serta sekolah olahraga nasional Bukit Hambalang Bogor sebesar Rp 625 miliar dan untuk kegiatan kepemudaan serta olahraga lainnya Rp 500 miliar.

"Dengan pengajuan usulan tambahan sebesar Rp 2,125 triliun tersebut, Komisi X DPR RI memutuskan akan mempertimbangkan usulan tambahan pagu anggaran APBN-P TA 2010 dengan program prioritas utama pada persiapan SEA Games dan Para Games 2011 dalam rangka renovasi sarana dan prasarana pertandingan dan pembinaan atlet," jelasnya.

Mekeng memberikan penjelasan, usulan tersebut akan diajukan oleh Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI. Dalam rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menpora pada Kamis, 29 April 2010, Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI hanya dapat memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp 600 miliar dari usulan Rp 2,125 triliun.

Dengan demikian, total tambahan anggaran untuk Kemenpora pada APBNP-TA 2010 adalah sebesar Rp 350 miliar ditambah Rp 600 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 950 miliar. (Kentos)

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294660
Selengkapnya...

PRESS RELASE : KASUS SUAP WISMA ATLET DI KEMENPORA RI


PRESS RELASE

KASUS SUAP WISMA ATLET DI KEMENPORA RI


Menanggapi berbagai
pertanyaan dari para wartawan berkaitan dengan kesaksian para pihak yang
terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet dalam pemeriksaan di pengadilan Tipikor
Jakarta, maka pada kesempatan ini saya MELCHIAS MARKUS MEKENG, Ketua
Badan Anggaran DPR RI menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa saya ditugaskan dan dilantik sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI SEJAK TANGGAL 19 JULI 2010, sehingga dalam Kasus ini saya secara pribadi tidak TERLIBAT karena anggaran untuk pembangunan wisma atlet dibahas pada APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2010, yang mana saya BELUM MENJADI BAGIAN DARI Badan Anggaran DPR RI (Baik sebagai Anggota maupun Ketua Badan Anggaran).

2. Bahwa sesuai dengan siklus pembahasan APBN maka selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI saya mulai bertugas sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI sejak Bulan Juli 2010 dengan memulai Agenda Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya hingga saat ini.

3. bahwa untuk memperlancar proses hukum kasus wisma atlet, maka saya meminta kepada saudara Nasaruddin maupun para pihak yang memberi kesaksian di pengadilan Tipikor agar menyebutkan secara jelas nama-nama dari para oknum yang terlibat termasuk siapa Ketua Badan Anggaran yang dimaksud agar tidak menimbulkan fitnah bagi pihak lain.

4. bahwa sebagai pimpinan (Ketua) Badan Anggaran DPR RI kami merasa perlu untuk menyampaikan informasi tambahan seperti yang pernah direlase oleh Pimpinan Komisi X DPR RI, tentang : " KRONOLOGI PEMBAHASAN KEBIJAKAN KEUANGAN SEA GAMES 2011 KOMISI X DPR RI PADA RAPBN-P TAHUN ANGGARAN 2010", yaitu sebagai berikut :

bahwa, masalah pembahasan dan penetapan anggaran pembangunan wisma atlet di Palembang adalah keputusan resmi Komisi X DPR RI. Kebijakan seputar keuangan SEA Games 2011 memang diputuskan diKomisi X.

Bagaimana kronologi pembahasan RAPBN-P TA 2010 Kemenpora yang juga terkait dengan anggaran Sea Games menurut Komisi X? Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Januari 2010 menyimpulkan bahwa Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) SEA Games dan Para Games 2011.

Tercapainya tri sukses penyelenggaraan SEA Games dan ASEAN Para Games 2011 menjadi ruang lingkup tugas panja ini. Yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi.Panja ini diketuai oleh Ketua Komisi X Mahyuddin. Anggotanya terdiri dari para wakil ketua Komisi X yaitu Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi dan Abdul Hakam Naja. Sedangkan anggota Komisi X yang menjadi anggota Panja terdiri dari Gede Pasek Suardika, Rinto Subekti, Theresia E. E. Pardede, Venna Melinda, dan Juhaini Alie dari F-PD.

Dari F-PG Oelfah A. S Harmanto, Harbiah Salahuddin, Ferdiansyah, dan Zulfadhli.
Dari F-PDI-P Utut Adianto, TB. Dedi Suwandi Gumelar, dan Puti Guntur Soekarno.
Dari F-PKS Akbar Zulfakar dan Rohmani. Dan beberapa nama lainnya ialah Primus
Yustisio (F-PAN), Tgk. Mohd. Faisal Amin (F-PPP), Muhammad Hanif Dhakiri(F-PKB), Jamal Mirdad (F-Gerindra), dan Herry Lontung Siregar (F-Hanura).

Selanjutnya, Rabu 2 Februari 2010 pukul 10.00- 12.20 dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora. Rapat ini dihadiri pula oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Tengah.

Dalam rapat tersebut masing-masing Gubernur mengajukan usulan. Usulan Gubernur
Jawa Tengah yaitu sejumlah Rp 270 miliar untuk perbaikan venue dan kegiatan lainnya, usulan Gubernur Jawa Barat sejumlah Rp 274 miliar untuk perbaikan venue dan kegiatan lainnya, dan usulan Gubernur Sumatera Selatan sejumlah RP 416 untuk pembangunan wisma atlet.

Selain itu, terkait program dan kegiatan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan kegiatan SEA Games dan Para Games 2011 yang kala itu tinggal 19 bulan lagi, Komisi X DPR RI mendesak Menpora agar memperhatikan kedisiplinan penganggaran. Desakan lainnya ialah penyiapan venue harus sesuai dengan standar internasional dan terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Komite Olahraga Internasional(KOI)Soal anggaran SEA Games sendiri setidaknya dimulai sejak Rapat Kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR RI pada Selasa, 13
April 2010.

Rapat ini berlangsung sejak pukul 14.25 WIB sampai dengan pukul17.30 WIB. Rapat ini dihadiri 41 orang dari 49 anggota Komisi X DPR RI dan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya. Dalam rapat tersebut Pemerintah mengajukan usulan Nota Keuangan perubahan APBN TA 2010 untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 350 miliar. Rapat kerja tersebut bersifat terbuka dengan agenda pembahasan perubahan APBN TA 2010 yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Mahyuddin serta didampingi pimpinan lain.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga mengajukan usulan tambahan sebesar Rp 2,125 tiliun. Usulan tersebut di luar pagu yang sudah ada yaitu Rp 350
miliar.Perincian usulan tersebut untuk persiapan SEA Games dan Para Games 2011
Rp 1.000 miliar (Rp 1 triliun) dan lanjutan pembangunan tahap pertama pusat
pendidikan dan pelatihan serta sekolah olahraga nasional Bukit Hambalang Bogor
sebesar Rp 625 miliar dan untuk kegiatan kepemudaan serta olahraga lainnya Rp 500 miliar.

Dengan pengajuan usulan tambahan sebesar Rp 2,125 triliun tersebut, Komisi X DPR RI memutuskan akan mempertimbangkan usulan tambahan pagu anggaran APBN-P TA 2010 dengan program prioritas utama pada persiapan SEA Games dan Para Games 2011 dalam rangka
renovasi sarana dan prasarana pertandingan dan pembinaan atlet. Usulan tersebut
akan diajukan oleh Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI.

Selanjutnya, dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menpora pada hari Kamis, 29 April 2010, Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI hanya dapat
memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp 600 miliar dari usulan sebesar Rp 2,125 triliun.

Dengan demikian, total tambahan anggaran untuk Kemenpora pada APBNP-TA 2010 adalah sebesar Rp 350 miliar ditambah Rp 600 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 950 miliar.

Setelah mendapat hasil pembahasan dari Panja SEA Games dan Tim Anggaran Komisi X DPR RI, maka Komisi X DPR RI bersama Menpora menyepakati penggunaan tambahan anggaran
tersebut. Anggaran tersebut digunakan untuk program penyelenggaraan SEA Games Rp 465 miliar yang terdiri dari pembangunan wisma atlet di Palembang Rp 200 miliar, renovasi dan pembangunan venue 3 provinsi Rp 120 miliar, dan pengadaan sarana dan prasarana pertandingan Rp 145 miliar.Selain itu, penggunaan tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk Program olahraga Prestasi, Program Kepemudaan, dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga senilai Rp 198,500 miliar.

Sedangkan anggaran senilai Rp 286,5 miliar digunakan untuk program lainnya. Bagi Komisi X, setelah tambahan anggaran dalam APBNP TA 2010 Kemenpora sebesar Rp 950 miliar serta program dengan besaran anggaran masing-masing program disahkan dalam Rapat Kerja tersebut, maka pelaksanaan keseluruhan program itu menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah.

Itu termasuk pelaksanaan SEA Games, pembangunan wisma atlet, dan program lainnya.


Jakarta,
4 Januari 2012

Ketua
Badan Anggaran DPR RI


Melchias Markus Mekeng
No.
Anggota : A-256

http://politik.kompasiana.com/2012/01/07/press-release-kasus-suap-wisma-atlet-di-kemenpora-ri/
Selengkapnya...

Wednesday, June 15, 2011

Soetanto P: “Masih Tebang Pilih”, dalam Pledoi “Kebenaran”, Kasus Suap TC-DGI


NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) DIRI PRIBADI


Majelis Hakim yang Mulia;

Jaksa Penuntut umum yang terhormat;

Tim Pembela yang terhormat dan;

Panitera, pers dan Seluruh Hadirin yang saya hormati;


Perkenankanlah dalam saya menghaturkan salam Kebangsaan dan Persatuan Indonesia;

M E R D E K A !!!


Sebelum saya menyampaikan materi Nota Pembelaan (Pledoi) diri pribadi saya ini, perkenankanlah saya Terdakwa Soetanto Pranoto, terlebih dahulu sesambat pada “Tuhan Yang Maha Esa” yang senantiasa memberikan “Pepadhang” bagi kita semua. “Gusti kang Akarya Jagad, mbok bilih angesthi sak jeroning ira, tansah ambiyantu jiwa-raga ira”. Apabila berkenan Tuhan yang Maha Ada, limpahilah daya kekuatan dan penerang pada diri saya guna menyampaikan nota pembelaan diri pribadi saya. Demikian juga semoga Majelis Hakim yang menjadi tumpuan harapan saya dalam persidangan ini mendapat kekuatan dan penerangan-Nya dalam memberikan keadilan agar perkara TRAVELLER CHEQUE menjadi terang-benderang sehingga dapat memutuskan dengan benar, dimana yang salah tetaplah salah dan diganjar hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang benar tetaplah benar diputus bebas dan diberi rehabilitasi hak-hak dan kehormatannya sebagaimana asal-mulanya.


Maksud dan tujuannya Nota Pembelaan diri pribadi saya ini adalah guna membela diri terhadap dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tututan No TUT-12/24/06/2011 tertanggal 08 Juni 2011 telah menuntut saya Terdakwa dengan Tuntutan sebagaimana dapat dibaca pada Surat Tuntutan halaman 385 s/d 386, antara lain dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan dan denda…………………., Judul Nota pembelaan diri pribadi saya “TAN HANA DHARMA MANGRWA”, kalimat ini dari bahasa Jawa kuno berasal dari Kakawin SUTASOMA ciptaan empu TANTULAR, kalimat selengkapnya “BHINNEKA TUNGGAL IKA TAN HANA DHARMA MANGRWA”. “BHINNEKA TUNGGAL IKA” adalah sesanti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilekatkan pada lambang negara burung Garuda Panca Sila, sedangkan “TAN HANA DHARMA MANGRWA” menjadi sesanti pada lembaga negara “LEMHANAS”. Maknanya dalam bahasa Indonesia adalah “Tidak ada kebenaran, kebajikan, kewajiban yang mendua atau yang berstandar ganda”. Dengan makna ini saya sangat berharap dalam persidangan ini Majelis Hakim yang mulia yang merupakan benteng terakhir penegakan keadilan dapat memberikan keadilan seadil-adilnya sebagaimana cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Panca Sila.


Pada kesempatan ini dari lubuk hati terdalam saya menyampaikan rasa simpati dan hormat serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia, secara khusus kepada Ketua Majelis Hakim, yang dalam persidangan perkara ini telah dengan tekun dan sabar serta dengan sangat arif dan bijaksana memimpin persidangan dari sejak pagi sampai malam hari secara terus menerus, sehingga tak terasa dalam beberapa kali sidang yang akan datang akan tiba saat yang menentukan apakah saya Soetanto Pranoto, Terdakwa dalam perkara ini akan dihukum atau dibebaskan.

Juga kepada Saudara Jaksa Penutut Umum Yang Terhormat, meskipun dalam posisi harus membuktikan segala dakwaan dan tuntutannya terhadap saya selaku Terdakwa dan dengan susah payah menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi akhirnya semuanya telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama Majelis Hakim Yang Mulia selaku Pimpinan Sidang, Jaksa Penuntut Umum, kami Para Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum, sehingga tanpa disadari sesungguhnya di dalam persidangan ini telah tercipta demokrasi yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, model Demokrasi Pancasila yang kita idam-idamkan benar-benar terwujud dan terlihat dengan jelas dalam bentuk yang aslinya dalam persidangan ini. Berbeda dan bertolak belakang dengan model demokrasi yang saya alami di PDI-Perjuangan yang meskipun membawa label demokrasi akan tetapi sesungguhnya disana demokrasinya masih sebatas wacana, karena disana sini semua masih harus ditentukan oleh Pimpinan Partai / Ketua Umum Partai atau yang merasa punya Partai dengan hak prerogatifnya dalam bingkai budaya yang feodalistik. Penghargaan dan ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan pada Tim Penasihat Hukum saya yang telah berupaya maksimal memberikan pembelaan dalam mengungkapkan kebenaran material dalam sebuah process of law dari sejak perkara ini masih ditingkat penyidikan, tetap bersemangat membela kepentingan saya sebagai Tersangka hingga saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini, sekalipun dengan segala pengorbanan. Ucapan serupa saya sampaikan kepada Saudara Panitera, pers dengan penuh dedikasi pada profesinya masing-masing yang selalu hadir dalam setiap persidangan, Juga Kepada semua pihak yang berkehendak baik untuk tegaknya hukum dan keadilan dalam perkara ini.


Perkara ini sungguh luar biasa menarik publik baik secara Nasional maupun Internasional dalam kaitannya dengan dakwaan kasus suap berupa bukti 480 lembar TC BII senilai 24 Milyar dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Swaray Goeltom dengan dampak yang sangat luas dan mendalam bagi Citra Partai Politik, Lembaga Tinggi Negara DPR RI hasil Reformasi dan Pembunuhan karakter bagi diri pribadi serta keluarga saya dan mungkin juga para mantan anggota komisi IX DPR RI 1999-2004. Melibatkan 4 Fraksi DPR RI, bila dihitung dari pemberi dukungan suara melibatkan 41 suara anggota DPR RI Komisi IX pemberi suara FIT AND PROPER TEST atau bahkan mungkin seluruhnya 54 orang anggota komisi IX DPR RI ditambah sdr. Panda Nababan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. (Fraksi PDI Perjuangan 18 orang, Fraksi PG mungkin 15 orang, Fraksi PPP mungkin 4 orang walaupun menurut kesaksian tidak mendukung memilih Miranda G dan Fraksi TNI/POLRI 4 orang, menurut keterangan pak Udju tidak mendukung Miranda G). Dukungan pemberian suara saat itu dengan cara tertutup sehingga detail siapa -siapa saja ke 41 yang memberikan dukungan suara hingga saat ini belum diketahui kepastiannya.

Beberapa saat setelah saya menerima berkas perkara No BP/06/23/II/2011, Saya baca dan mencoba memahami pada berkas Laporan Kejadian Tindak Pindana Korupsi LPKT-11/KPK/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 dimana pada berkas itu diuraikan secara panjang lebar tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam penerimaan / pemberian travellers Cheque dengan nilai keseluruhan 24 milyar oleh anggota DPR RI periode 1999-2004 karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004, yang diduga dilakukan oleh Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Endin AJ. Soefihara, Udju Djuhaeri dan Kawan-kawan selaku pihak penerima, serta Nunun Nurbaeti Daradjatun selaku pihak Pemberi, dengan kasus posisi sebagai berikut dst…


Berdasarkan berkas Laporan Kejadian Tindak Pindana Korupsi LPKT-11/KPK/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 secara jelas terpapar bahwa perkara ini merupakan satu rangkaian perkara yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan. KPK dalam menuntasan perkara ini telah melakukan pemisahkan perkara kedalam beberapa tahapan penyidangan perkara dan membagi-bagi perkara sedemikan rupa kedalam beberapa Sprin.Dik perkara terpisah (dalam eksepsi pengacara saya telah menyatakan keberatan) . Pada tahap awal telah dijatuhkan vonis oleh pengadilan TIPIKOR pada Senin 17/5/2010, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dhudie Makmun Murod, mantan anggota DPR RI Fraksi PG Hamka Yandhu, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PPP Endin Ahmad Jalaludin Soefihara , dan mantan anggota DPR RI Fraksi TNI/POLRI Udju Djuhaeri, saat ini mereka telah menjalani pembebasan bersyarat. Dan tahap kedua ini adalah perkara 24 anggota dewan dan mantan anggota dewan komisi IX periode 1999-2004 termasuk saya (dua orang meninggal dunia) yang telah menjalani tahanan selama hampir 5 bulan dengan dakwaan yang sama.


Didalam berkas Laporan kejadian itu pula dipaparkan bahwa Rp. 10,25 Milyar telah diterima dan atau dicairkan oleh 18 orang anggota di Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan dan 1 orang anggota Fraksi PDI Perjuangan jadi semuanya 19 orang, Rp. 7,25 Milyar telah diterima dan atau dicairkan oleh 13 orang anggota di Komisi IX dari Fraksi PG, Rp. 1,5 Milyar telah diterima dan atau dicairkan oleh 3 orang anggota di Komisi IX dari Fraksi PPP, Rp. 2 Milyar telah diterima dan atau dicairkan oleh 4 orang anggota di Komisi IX dari Fraksi TNI/POLRI, Rp. 1 Milyar telah diterima dan atau dicairkan Sumarni yaitu Sekretaris Pribadi Nunun N. Daradjatun dan Rp. 1, 65 Milyar telah diterima dan atau dicairkan perserorangan yang belum didapatkan keterkaitannya dengan anggota Dewan. Jadi dari berkas ini tampak jelas anggota DPR RI yang diduga terlibat perkara ini 39 orang dengan jumlah TC BII Rp. 23,65 milyar bukan Rp. 24 milyar, sedangkan kalau dihitung dari suara dukungan 41 suara ditambah 1 orang yang bukan anggota komisi IX menjadi 42 orang dan yang diperkarakan hanya 26 orang (4 orang telah divonis, sisa dalam perkara ini 22 orang, 2 orang meninggal dalam proses perkara dakwaan, 4 orang meninggal sebelum didakwa) 3 orang dari Fraksi TNI/POLRI belum jelas status hukumnya.


Perkara TC BII yang melibatkan, terlibat atau dilibatkannya mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan 1999-2004 adalah sebanyak 19 orang yang meninggal dunia 4 orang, yang diproses hukum mestinya 15 orang, kenyataannya hanya 13 orang saja yang dihadapkan persidangan; yang 2 orang walaupun sama-sama menerima TC BII hingga perkara ini akan divonis masih bebas dari tuntutan hukum, demikian juga meskipun Sekretaris dan Bendahara Fraksi telah dan sedang menghadapi proses hukum tetapi Ketua Fraksi belum terjangkau oleh proses hukum, bukankah tanggungjawab Fraksi kolektip-kolegial dan justru pada pundak ketualah penanggungjawab utamanya. Beginikah cermin prinsip “EQUAL BEFORE THE LAW” yang katanya dijunjung tinggi oleh KPK ?, salahkah bila Tokoh-tokoh politik, para cerdik-cendekia, masyarakat dan para terdakwa berteriak “KPK TELAH MELAKUKAN TEBANG PILIH”. Sebagai anggota Dewan 1999-2004, saya termasuk pendukung berdirinya lembaga KPK sekaligus saya banyak berharap pemberantasan KKN dari lembaga ini, tetapi kalau tebang pilih seperti ini apa yang bisa saya harapkan dan katakan lagi.



Majelis Hakim yang Mulia;

Jaksa Penuntut umum yang terhormat;

Tim Pembela yang terhormat dan;

Panitera, pers dan Seluruh Hadirin yang saya hormati;


Bagi diri pribadi saya, kurang lebih 3 tahun menghadapi perkara berkepanjangan ini dengan dakwaan Suap !!, Suap !! dan Suap !! terus menerus di blow-up di media masa, diawali sejak pemanggilan LIDIK KPK 7 Oktober 2008 sampai dengan saat ini. Selama ini media memberitakan perkara ini tidak seimbang dan tidak sama dengan fakta yang saya alami, saya menunggu dan menunggu kapan kasus TC BII ini dituntaskan oleh KPK. Pada persidangan ini saya ingin menyampaikan bahwa akibat pemberitaan politik pencitraan KPK tentang perkara ini selama ini, sadar ataupun tidak sadar saya telah dihukum tanpa melalui proses pengadilan, hukuman itu berupa pembunuhan karakter.


Saya merasakan dan mengalami dipermalukan atau bahkan mungkin dikustakan di lingkungan pergaulan Keluarga, Sahabat, Bisnis, Pendidik, Masyarakat adat dan Spiritual Jawa, dampaknya sangat dalam dan luas menimbulkan kesulitan kehidupan sosial-ekonomi saya. Cara-cara KPK sungguh patut disesalkan mohon maaf sebelumnya Majelis Hakim Yang mulia kalau diibaratkan ketika Jaman Ordelama orang yang dituduh KONTRA REVOLUSIONER adalah musuh bersama dan pasti dipenjarakan, ketika jaman Ordebaru orang yang dituduh TERLIBAT PKI adalah musuh bersama pasti ditumpas atau bahkan tanpa pengadilan, ketika Jaman Reformasi ini saya merasakan ketika orang dituduh KORUPSI diblow-up di media diperlakukan semena-mena dan pasti dihukum. Perasaan ini mulai tumbuh ketika tabungan dan deposito untuk Modal kerja dan ketika itu untuk membayar BONUS akhir tahunan pada karyawan perusaahaan saya, tabungan hari tua saya dan untuk alokasi pembiayaan pernikahan anak saya pada September 2011 yang akan datang diblokir oleh KPK tanpa memberitahukan terlebih dahulu pada saya tahu-tahu oleh pihak Bank di Blokir atas permintaan KPK, celakanya lagi surat permintaan Blokir KPK menunjuk pada perkara orang lain ( copy surat bukti terlampir).


Apakah cara-cara seperti ini berdasarkan PANCA SILA dan sesuai dengan Cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 ?, Meskipun pada Perkara Sdr. Dudhie Makmun Murod Dakwaan Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) butir b UU No 31 1999 tentang TIPIKOR pasal suap dalam putusan Persidangan telah dikesampingkan tetapi sungguh sangat disesalkan dakwaan yang sama didakwakan pada saya dan kawan-kawan, akhirnya sungguh ironis karena tuntutan Jaksa Penuntut umum bukan pada perkara suap melainkan tentang Gratifikasi pasal 11 UU No 31 tentang TIPIKOR Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.


Landasan penyusunan nota pembelaan diri pribadi saya ini saya susun berdasarkan :

1. Fakta-fakta persidangan.

2. Apa yang saya alami, yang saya lihat, yang saya dengar sendiri sebagaimana tercantum dalam BAP,

3. Bukti dokumen arsip yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim Yang Mulia pada saat sidang pemeriksaan terdakwa meliputi :

a. Satu Bendel berupa buku ”ARSIP DOKUMEN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN” masa persidangan IV TAHUN SIDANG 2003-2004 19 APRIL S/D 16 JULI 2004 isinya berupa digital copy Surat dan Instruksi Fraksi, Risalah rapat pimpinan dan Risalah Rapat Pleno Fraksi PDI Perjuangan pada periode itu dimana dokumen ini dikesampingkan oleh KPK.

b. Penjelas tertulis dengan judul “PENYERAHAN DATA DAN PENJELASAN SAAT PENYELIDIKAN KPK 16 OKTOBER 2008” berikut digital copy dokumen pendukungnya (Penyerahan dokumen LIDIK ini tidak disertakan didalam berkas perkara oleh KPK).

c. Penjelasan tertulis dan Bukti saya tidak mengikuti pertemuan-pertemuan sebagaimana disangkakan pada saya dengan Judul “SAYA MENDAPATKAN PERINGATAN DARI WASEKJEN DPP PDI PERJUANGAN MANGARA SIAHAAN” berikut digital copy tiket kepergian saya ke Luar Negeri, boarding pass dan kepergian saya di Pelabuhan Ratu berupa bukti pembayaran Hotel Ina Samudera beach.


Saya ingin menyanggah Dakwaan dan Tuntutan Jaksa penuntut umum Pertama dan Kedua yang pada intinya terdapat tiga hal pokok:


I. Kecuali Rapat di Komisi IX tanggal 8 Juni 2004 saat pelaksanaan FIT AND PROPER TEST DGS-BI, saya tidak mengikuti Rapat atau pertemuan-pertemuan sebelumnya baik di Fraksi, Poksi maupun di Hotel Dharmawangsa, dan rapat Fraksi Pleno fraksi tanggal 31 Mei 2004, saya tidak hadir sebagaimana Penjelasan tertulis dan Bukti saya tidak mengikuti pertemuan-pertemuan yang didakwakan pada saya dengan Judul “SAYA MENDAPATKAN PERINGATAN DARI WASEKJEN DPP PDI PERJUANGAN MANGARA SIAHAAN” berikut digital copy tiket kepergian saya ke Luar Negeri, boarding pass dan kepergian saya di Pelabuhan Ratu berupa bukti pembayaran Hotel Ina Samudera beach yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim yang Mulia .


Menyangkut sejumlah Pertemuan dan atau Rapat resmi Fraksi meliputi (Rapat Fraksi yaitu rapat pengurus Fraksi, Rapim fraksi yaitu Rapat pengurus Fraksi dengan Pimpinan Poksi dan Pimpinan Pansus-pansus, Rapat Pleno Fraksi yaitu rapat seluruh anggota fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi), Rapat Poksi, Rapat Komisi IX dan pertemuan informal di Hotel Dharmawangsa yang disebut sebagai cara-cara terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Mengenai hal ini perlu saya garis bawahi bahwa berdasarkan ”ARSIP DOKUMEN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN” masa persidangan IV TAHUN SIDANG 2003-2004 19 APRIL S/D 16 JULI 2004 yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim Yang Mulia Rapat itu :

a. RAPIM FRAKSI PDI PERJUANGAN Jumat Tanggal 28 Mei 2004 yang pesertanya adalah Pimpinan Fraksi, Pimpinan Poksi-poksi dan Pimpinan Pansus-pansus, disebabkan karena saya hanya sebagai anggota Fraksi maka pasti tidak mengikuti RAPIM INI. Penjelas tertulis dengan judul “PENYERAHAN DATA DAN PENJELASAN SAAT PENYELIDIKAN KPK 16 OKTOBER 2008” berikut digital copy dokumen pendukungnya telah saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Pada dokumen Keputusan/kesimpulan RAPIM itu berisi 8 butir keputusan yang harus diamankan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan KOMISI nya masing-masing. Dalam perkara ini butir 1 dan butir 8 adalah merupakan satu kesatuan keputusan yang tidak terpisahkan, penjelasannya adalah sbb.:

Ø Butir 1 isinya untuk Poksi IX agar konsentrasi penuh terhadap pemilihan DGSBI. Pimpinan Poksi IX setiap saat dapat mengusulkan penggantian anggota komisi IX yang dikarenakan ada kesibukan lain sehingga tidak aktip. Dan keputusan Fraksi tentang DGSBI untuk diamankan dan dikonsentrasikan.

Ø Butir 8 tentang kampanye pilpres isinya.

- Pada prinsipnya fraksi memberikan penugasan kepada seluruh anggota fraksi untuk mensukseskan kampanye didaerah pemilihannya masing-masing,

- Penugasan melalui surat tugas fraksi dan DPP PDI Perjuangan.

- Fraksi mengusulkan kepada DPP PDI Perjuangan untuk dalam hal TKMH agar seluruh anggota Fraksi dapat didaftarkan menjadi JURKAM TKMH ke KPU. Fraksi meminta pada TKMH untuk MEMBERIKAN PEMBEKALAN/ INFORMASI kepada anggota pleno Fraksi.


b. Pertemuan Informal Fraksi dengan Miranda S. Goeltom di Hotel Dharmawangsa Sabtu 29 Mei 2004 sebagaimana terungkap dalam dakwaan dan persidangan ini, Pada tanggal tersebut saya pergi ke Luar negeri dan pulanganya langsung ke Semarang sehingga tidak mengikuti pertemuan ini.


c. Seingat saya tidak mengikuti RAPAT PLENO FRAKSI Senin Tanggal 31 Mei 2004 arsip LAPORAN SINGKAT RAPAT PLENO FRAKSI PDI PERJUANGAN tidak saya temukan, tetapi arsip surat Undang RAPAT PLENO FRAKSI tertanggal 31 Mei 2004 No 212/F-PDIP/DPR-RI/V/2004 dengan agenda RAPAT PLENO FRAKSI – Acara pembekalan menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 dan – lain-lain, rapat diselenggarakan Senin 31 Mei 2004 pukul 16.00 sampai selesai tempat di Golden Ballroom Hotel Hilton Jl. Gatot Subroto. Jadi dakwaan JPU tentang rapat-rapat Fraksi tidak sesuai dengan”ARSIP DOKUMEN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN” masa persidangan IV TAHUN SIDANG 2003-2004 19 APRIL S/D 16 JULI 2004 sebagaimana bundel yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim yang Mulia.


II. Menyangkut Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa TC itu diberikan terkait dengan Pemilihan DGS-BI Miranda Swaray Gultom pada tanggal 8 Juni 2004. Mengenai hal ini saya Terdakwa menyanggah kebenaran Surat Tuntuan tersebut oleh karena alasan-alasan sbb.:


a. Ketika tanggal 08 Juni 2004 FIT and Proper Test DGS-BI diselenggarakan di Komisi IX saya sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan yang ditempatkan di Komisi IX semata-mata hanya menjalankan instruksi kebijakan Partai yang dikoordinasikan oleh Fraksi, dengan memberikan dukungan suara pada Miranda S. Goeltom. (Disamping bukti yang telah saya serahkan ketika LIDIK KPK terdapat pula bukti memilih Miranda S Goeltom adalah kebijakan partai berupa statemen petinggi partai dimedia masa terlampir). Partai telah menginstuksi untuk memberikan dukungan pada Miranda S Goeltom, bagi si Penyuap atau pemberi hadiah adalah terlalu bodoh bila menyuap atau memberi hadiah pada petugas partai semacam saya ini yang jelas-jelas pasti mengikuti instruksi partai, karena itu yang tahu tentang dukungan dan transaksional politik apa sebenarnya adalah Fraksi dan Partai. Dengan Melihat konstelasi ini, mampukan KPK mendapatkan penjelasan yang sebenar-benarnya dari Pimpinan Fraksi ?.


b. Dari Sejak bulan Januari 2004 mesin organisasi partai PDI Perjuangan mulai dari tingkat organisasi pusat yaitu DPP Partai sampai struktur paling bawah yaitu Kepengurusan Tingkat Anak Ranting (tingkat desa) maupun di Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI dan DPRD diseluruh Indonesia telah dikerahkan segala daya pikiran dan perhatiannya, tenaga dan biaya untuk memenangkan Pemilihan Umum legislatip dan terutama Pemilu Presiden yang baru pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia merdeka diselenggarakan dengan pemilihan secara langsung. Ketika itu Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sekaligus Incumben Presiden Republik Indonesia dicalonkan lagi oleh PDI Perjuangan dan sejumlah Partai Politik lainnya sebagai Capres berpasangan dengan Cawapres Hasyim Muzadi 2004-2009.


c. Saya ketika itu adalah pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, mengetahui dengan persis bahwa ketika masa kampanye Pilpres putaran I, organisasi partai di daerah dan para caleg sudah kehabisan dana untuk kampanye PILEG 2004, dijanjikan oleh TKMH dan DPP Partai bahwa Pembiayaan kampanye pilpres akan dibantu dari Pusat.


d. Saya memberikan dukungan suara Fit and proper test di komisi IX semata-mata saya dasarkan atas instuksi partai sebagaimana Penjelasan tertulis dan Bukti saya tidak mengikuti pertemuan-pertemuan sebagaimana disangkakan pada saya dengan Judul “SAYA MENDAPATKAN PERINGATAN DARI WASEKJEN DPP PDI PERJUANGAN MANGARA SIAHAAN” yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim yang Mulia.


Yang dilakukan di Komisi IX tanggal 08 Juni 2004 adalah FIT and PROPER TEST DGSBI hanya menentukan Ranking melalui cara VOTING. Sekali lagi hanya penentuan RANKING, sedangkan yang menentukan dukungan DGSBI oleh DPR RI adalah sidang PARIPURNA DPR RI tanggal 14 Juni 2004 (tidak kuorum) dan dilanjutkan tanggal 21 Juni 2004. ( agar kuorum anggota Fraksi PDI Perjuangan di instruksikan sampai dua kali sebagaimana arsip dokumen hal 13.0 dan hal 15.0). Pendapat Jaksa Penuntut Umum tentang pemilihan DGS-BI dengan terpilihnya Ibu Miranda S Goeltom tanggal 08 Juni 2004 di Komisi IX adalah tidak tepat, seharusnya pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 21 Juni 2004 dan apabila menyuap atau memberi hadiah pada anggota DPR RI komisi IX si penyuap atau sipemberi hadiah sangat kurang cerdas mengingat pada Sidang Paripurna DPR RI lah sebenar-benarnya wewenang dilakukan pengesahan pemberian dukungan terpilihnya DGS-BI oleh DPR RI. Sidang Paripurna DPR RI bisa menerima, menolak ataupun Voting.


e. Berdasarkan ”ARSIP DOKUMEN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN” masa persidangan IV TAHUN SIDANG 2003-2004 19 APRIL S/D 16 JULI 2004 yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim Yang Mulia terpapar bahwa Rapat-rapat Fraksi selama periode 01 MEI - 30 JUNI 2004 melakukan 2 kali RAPIM FRAKSI (arsip dokumen hal 9.0, 9.1 dan hal 18.0, 18.1, 18.2), 3 kali RAPAT PLENO FRAKSI (arsip dokumen undangan hal 6.0, hal 8.0 dan hal 16.0 serta hal 17.0, 17.1) dan 2 Kali Instruksi Fraksi tentang penugasan Kampanye Pemenangan PILPRES pada anggota fraksi (arsip dokumen surat tugas pemenangan Pilpres tidak saya temukan dan Instruk hal 20.0) Agenda utama rapat-rapat Fraksi dan penugasan Fraksi adalah Penugasan Pemenangan PILPRES 2004.

f. Saya terima amplop berisi TC BII dari fraksi melalui bendahara fraksi sdr. Dudhie Makmun Murod dengan pesan berpesan kira-kira “PAK TANTO, INI UNTUK KAMPANYE PEMENANGAN IBU MEGA”. saya menjawab “SIAP PAK” sekitar tanggal 16-17 Hari Rabu-Kamis diruang Rapat Fraksi lt. 6 Gedung Nusantara dengan disaksikan oleh Pimpinan fraksi (Pak Tjahyo, Pak Pandan dan sdr. Emir Moeis), Hari Jumat saya pulang Ke Semarang. Penguangannya TC BII Di Semarang Senin 21 Juni 2004. Untuk membuktikan terhadap apa yang saya katakan tentang pemberian TC BII adalah dana pemenangan Kampanye Pilpres dapat diltelusuri pada Instruksi TKMH (arsip dokumen hal 19.0-19.48), dan RAPAT PLENO Fraksi PDI Perjuangan tanggal 22 Juni 2004 (arsip dokumen hal 17.0, 17.1). RAPAT PLENO FRAKSI tanggal 22 Juni 2004 merupakan tindak lanjut realisasi dari RAPIM FRAKSI tanggal 28 Mei 2004 butir 8 tentang kampanye Pilpres, dalam Rapat Pleno ini dihasilkan 9 butir kesimpulan dan keputusan terutama masalah kampanye pilpres. ( arsip dokumen hal. 17.0).

· Butir 1 TKMH telah melakukan berbagai kegiatan untuk persiapan kampanye Mega-Hasyim selama kampaye anggota fraksi PDI Perjuangan diharapkan untuk memantau dan memonitoring kegiatan yang telah dilakukan dan mengevaluasikan perkembangan.

· Butir 2 Sebagai tonggak, untuk mengukur apa saja yang telah dilakukan kearah yang benar, maka tanggal 15 Juni yang lalu telah diselenggarakan Rakornas untuk TKMH di seluruh propinsi. Dari RAKORNAS TKMH diketahui bahwa kendala yang sama (utama) dihadapi selama ini adalah kekurangan dana kampanye di daerah. Daerah mengharap dana dari pusat.

· Butir 3 Ibu Mega mengarahkan agar menjelang pilpres untuk lebih mempersiapkan pengamanan suara (diutamakan dari orang-orang yang lebih berkompeten) dan dari tiap anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan untuk berperan lebih banyak lagi.

· Butir 4 Melakukan persiapan dan meningkatkan semangat dalam rangka pembekalan terhadap saksi-saksi. Telah diputuskan bahwa uang saksi ditiadakan tetapi lebih mengutamakan pada pengamanan suara (dana untuk pengamanan suara), karena dana yang ada sangat terbatas.

· Butir 8 Perubahan jadwal kampanye Ibu Mega dari IRJABAR dan Papua, ke JABAR dan JATENG.


g. Pada saat awal Juni 2004 telah diumumkan Hasil PILEG 2004. Anggota Fraksi yang ditugaskan oleh Pimpinan Fraksi untuk memenangkan dalam kampanye Pilpres 2004 saat itu terdiri dalam tiga kategori yaitu, anggota Fraksi yang terpilih kembali untuk jabatan 2004-2009, Anggota fraksi yang tidak terpilih, dan anggota fraksi yang tidak mencalonkan dalam Pileg 2004. Saya tidak mencalonkan dalam Pileg 2004, penugasan pemenangan Kampanye Pilpres tanpa diberi dana adalah tidak benar, artinya ada penugasan ya mesti disediakan dananya.


Adalah tidak masuk akal dan tidak pada tempatnya apabila untuk melaksanakan penugasan Fraksi seperti dalam agenda rapat-rapat RAPIM, RAPAT PLENO FRAKSI dan SURAT TUGAS FRAKSI pada anggota Fraksi, dalam kesaksian ketua Fraksi pak Tjahyo Kumolo di persidangan ini mengatakan Anggota Fraksi atau Kader membiayai sendiri. SAYA TEGASKAN Jelas dan pasti untuk menjalankan perintah Fraksi pasti diberi dana dari PARTAI atau FRAKSI melalui bendahara Fraksi untuk saya berupa TC BII itu sebesar 600 juta tersebut.


h. Kegiatan Operasional kampanye yang saya danai al:

· Memberikan sumbangan dana pengamanan suara pada kantong-kantong konstituen sesuai dengan instruksi pengamanan suara RAPAT PLENO FRAKSI TGL 22 Juni 2004

· Membagikan Buku-buku seperti lampiran Arsip dokumen dari Fraksi PDI Perjuangan.

· Memberikan sumbangan dana pengerahan masa pada waktu Capres kampanye Putaran I di Jateng khususnya menjelang akhir masa kampanye .

· Pemasangan Atribut Kampanye.


Uang yang berasal dari penguangan TC BII sudah habis saya gunakan untuk pembiayaan kampanye Pilpres putaran I tahun 2004 di Jawa Tengah sebagaimana penugasan Fraksi pada saya, sedangkan bukti-bukti penyerahan uang tidak saya buat karena, pertanggungjawaban dana dari fraksi fokusnya berupa tanggungjawab politik, untuk Jawa Tengah dalam Pilpres putaran I dimenangkan pasangan Mega-Hasyim, sedangkan tanggung jawab administrasi tidak diminta oleh Partai/Fraksi.


Dengan demikian tidak terlintas sama sekali dalam pikiran saya Terdakwa untuk menghubungkan TC BII itu dengan Pemilihan DGS-BI karena segala hal menyangkut penentuan jabatan politik LOKAL (calon Bupati/Walikota dan Gubernur) maupun NASIONAL semuanya diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan dan saya anggota Fraksi hanya melaksanakan perintah DPP Partai melalui Fraksi, bila tidak melaksanakan atau mbalelo sanksinya sudah jelas yaitu dipecat dari partai sebagaimana halnya nasib rekan-rekan lain yang pecat dari partai dan di PAW karena mbalelo.


II. Berkaitan dengan larangan bagi anggota DPR RI periode tahun 1999-2004 intinya secara implisit terdapat dalam sumpah/Janji Jabatan anggota DPR RI sebagaimana tersebut pasal 7 ayat (4) TATIB DPR RI 03A/DPR RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dan KODE ETIK DPR RI NOMOR: 03B/DPR-RI/I/2001-2002 16 Oktober 2001. Menurut saya yang dimaksud pada BAB VI KEKAYAAN, IMBALAN, DAN PEMBERIAN HADIAH Pasal 10 Anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap Anggota DPR RI ibaratnya bagai sekeping mata uang dua sisi, satu sisi ia adalah pejabat-penyelenggara negara dan pada sisi lainnya ia adalah anggota Fraksi. Fraksi sesuai dengan AD/ART partai adalah kepanjangan tangan partai di lembaga Legislatip. Dalam perkara ini selayaknya dipisahkan manakala seseorang anggota DPR RI dalam kwalitas sebagai pejabat penyelenggara negara dan manakala dalam kwalitas sebagai kader partai yang ditempatkan pada lembaga legislatip dalam hal ini anggota Fraksi. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada pasal :

Pasal 39 ayat 1 Dalam kampanye, dilarang melibatkan: huruf f. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; dan Pasal 40 Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa waktu kampanye.


Jadi setiap anggota DPR RI sekaligus juga anggota Fraksi yang sedang menjalankan tugas Fraksi berkampanye memenangkan Pilpres bukanlah pejabat negara melainkan Kader partai.


Selain dari pada itu saya menerima TC BII dari Fraksi melalui bendahara Fraksi sdr. Dudhie Makmun Murod di ruang rapat Fraksi disaksikan Pimpinan Fraksi dan penggunaannya jelas untuk kampanye pemenangan Pilpres sebagaimana bukti Surat Tugas, Risalah Rapim Fraksi, Risalah Rapat Pleno Fraksi sebagaimana paparan saya tersebut diatas. Fraksi adalah lembaga yang secara konstitusional sah. Pemberian dana kampanye dari Fraksi adalah sah tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan.


Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

1. Semua saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah didalam persidangan ini termasuk pelapor sdr. Agus Tjondro Prayitno, menerima TC BII dari Fraksi melalui Bendahara Fraksi sdr. Dudhie Makmun Murod dan tidak ada satupun saksi yang mengetahui dengan pasti baik langsung maupun tidak langsung bahwa TC BII itu ada hubungan dengan hadiah atau ucapan terima kasih ataupun untuk menyuap anggota DPR RI Komisi IX dalam rangka pemberian dukungan suara DGSBI yang dimenangkan Miranda S Gultom.


2. Miranda S Gultom sebagai orang yang namanya telah menjadi topic penting dalam perkara inipun dalam kesaksiannya dibawah sumpah membantah bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan atau memberikan TC sebagai tanda terima kasih guna mempengaruhi Anggota Komisi IX untuk memilih dirinya. Juga dirinya tidak pernah menugaskan pihak manapun untuk mengumpulkan dana guna membantu memenangkan dirinya menjadi DGS-BI.


3. Saksi Arie Malagjudo sebagai pihak yang membawa bingkisan titipan dari Nunun Nurbaeti, dimana dia sendiri tidak tahu isi bingkisan itu apa, yang disampaikan kepada PDI-P melalui Dudhie Makmun Murod di Restoran Bebek Bali, karena dia tidak pernah diberitahu kalau bingkisan itu berisi TC BII untuk anggota DPR dalam pemilihan DGS-BI Miranda S. Gultom. Bahkan dalam pikiran Arie Malangjudo bingkisan itu adalah material bantuan kampanye Pilpres Mega-Hasyim karena Nunun Nurbaeti adalah penyokong logistic PDI-Perjuangan dalam kampanye Pilpres Mega Hasyim dan bingkisan serupa sering dikirim Nunun Nurbaeti untuk membantu kampanye Pilpres Mega-Hasyim.


4. Arie Malangjudo dan Sumarni dua orang terdekat Nunun Nurbaeti sebagai saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar pada awal tahun 2004 sampai September 2004, 50% lebih aktifitas Nunun Nurbaeti untuk membantu sebagai Tim Sukses pemenangan Mega-Hasyim sementara untuk bisnis hanya sedikit. Artinya TC BII itu juga adalah merupakan logistik kampanye milik PDI-Perjuangan yang bersumber dari hasil Nunun Nurbaeti mengumpulkan dari sejumlah Pegusaha termasuk Nirwan Bakrie, namun informasi yang sangat berharga ini baik Penyidik KPK maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pernah menggali secara lebih mendalam lagi untuk mengungkap mata rantai hubungan TC BII dengan PDI-Perjuangan terkait kepentingan yang mana karena dalam persidangan telah tidak terbukti bahwa TC ini berkaitan dengan Pemilihan DGS-BI Mranda Swaray Gultom.


5. Fraksi PPP dan TNI Polri yang dari sejak awal secara terbuka menyatakan tidak mendukung dan tidak memilih Miranda Swaray Gultom sebagai DGS-BI akan tetapi mendapatkan TC juga, hal ini membuktikan TC tidak ada hubungan dengan Pemilihan DGS-BI. Miranda S Gultom.


Oleh karena itu penetapan atas diri saya sebagai terdakwa secara bersama-sama diduga menerima SUAP/GRATIFIKASI dalam pemilihan DGS-BI Miranda Goeltom adalah tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Dari siapa TC BII tersebut asalnya, mengapa dan untuk keperluan transaksional apa serta bagaimana TC BII tersebut didapat oleh Fraksi dan Bendahara Fraksi, Saya tidak tahu. Menurut saya hanya Pimpinan Partai dan Fraksi yang bisa menjawabnya.


Majelis Hakim yang Mulia;

Jaksa Penuntut umum yang terhormat;

Tim Pembela yang terhormat dan;

Panitera, pers dan Seluruh Hadirin yang saya hormati;


Tujuan saya menjadi anggota DPR RI 1999-2004 secara umum adalah memperjuangkan hak hidup kepercayaan lokal suku-suku di Indonesia khususnya kepercayaan Lokal Jawa sebagaimana kepercayaan saya. Hak hidup kepercayaan Lokal pada era Ordebaru telah dimatikan, mencantumkan kepercayaan di KTP saja tidak bisa apalagi menikah secara kepercayaan atau adat. Melalui diri saya sendiri UUD 1945 Pasal 29 Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya mencoba membuat terobosan secara konstitusional untuk menguji benarkah hanya 5 agama yang diakui negara ketika itu yang bisa menjadi pejabat negara ? Pada Periode dalam hal ini DPR RI dan lembaga tertinggi negara MPR RI ketika itu. Dengan perjuangan ekstra keras meskipun melalui mekanisme Pergantian antarwaktu saya berhasil dilantik sebagai anggota DPR RI dan MPR RI secara kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (copy digital berita acara pelantikan saya sertakan dalam Nota pembelaan ini).


Sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mungkin baru sayalah yang dilantik secara Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan bukti Authentik, memang sering terdengar ada anggota dewan yang dilantik secara kepercayaan tetapi bukti authentik pelantikannya tidak ada, oleh karena itu saya super hati-hati dalam menjalankan fungsi saya sebagai pejabat negara; secara faktual saya ini adalah minoritas diantara yang minoritas, saya harus berhati-hati jangan sampai saya yang membuka jalan bagi kehidupan kepercayaan Lokal, tetapi sekaligus sayalah yang mencemarinya, karena itu pada periode 2004-2009 meskipun saya dicalonkan 22 DPC dari 35 DPC PDI Perjuangan se Jawa tengah, saya memilih untuk tidak mencalonkan diri, guna menjaga jangan sampai saya mencederai apa yang telah diakui di lembaga tertinggi negara yaitu MPR RI 1999-2004. Meskipun saya sudah berhati-hati, tetapi mungkin ini sudah pepesthi sayalah satu-satunya mungkin Narapidana yang berkepercayaan Lokal yaitu Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beban faktor inilah yang sangat berat saya rasakan.


Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan bijaksana, dengan terlebih dahulu menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap kejadian kasus beredarnya TC BII ini terlebih-lebih karena tidak ada sedikitpun inisiatif dari Pimpinan Partai untuk mengklarifikasi bagian yang gelap dari kasus ini, sekali lagi saya menyatakan sangat menyesal dan menyesalkan peristiwa ini telah terjadi tanpa saya ketahui, terlebih-lebih saya Terdakwa Soetanto Pranoto yang tidak pernah menghadiri rapat-rapat yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya telah menyebutkankan bahwa rapat-rapat resmi Fraksi dan Poksi pada bulan Mei dan Juni 2004 itu sebagai cara-cara Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, (kecuali pada tanggal Fit and Proper test 8 Juni 2004 Terdakwa hadir) padahal rapat-rapat itu adalah Rapat Resmi dalam menjalankan Undang-Undang. Namun demikian meskipun Jaksa Penuntut Umum telah membuat Dakwaan dan Tuntutan yang sangat tidak adil terhadap saya selaku Terdakwa, namun saya masih menaruh harapan yang tinggi kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana saya utarakan diatas tadi bahwa demokrasi yang sesungguhnya terjadi adalah dalam persidangan ini, karena disini kita masih bisa saling mendengarkan, kita masih bisa saling mengoreksi dengan semangat saling menghargai, sangat santun dan bermartabat, sesuatu proses pengambilan keputusan, selama saya aktif di Partai Politik tidak menemukan proses yang demikian itu.


Sekalipun Partai kami menyandang nama dan label Demokrasi, tetapi Demokrasi yang ada disana itu semuanya semu hanya fatamorgana karena semuanya ditentukan dari atas oleh mereka-mereka yang merasa sebagai pemilik Partai, tidak berlaku bagi kami kader-kader Partai yang sama-sama berjuang. Oleh karena itu apabila negeri ini ingin demokrasinya dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka demokrasi yang tercermin dari sikap Kepemimpinan Majelis Hakim Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dalam perkara ini harus dicontoh oleh semua organisasi yang menamakan diri Partai Politik manapun di Indonesia, karena disini kita masih bisa saling mendengarkan, saling mengingatkan dan bahkan bila ada sesuatu yang harus diputuskan atas nama Majelis Hakim, maka melalui Penetapan Majelis Sidang diskors agar Majelis sebelum menentukan sikap bisa bermusyawarah terlebih dahulu. Sungguh luar biasa sebuah proses yang mengingatkan kita pada Pembukaan UUD’45 bagian terakhir yaitu: “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA”.


Mungkin dalam jadwal persidangan pada hari Rabu 22 Juni 2011 mendatang perkara ini akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang mulia. KEPUTUSAN itu didahului dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan kalimat sakral ini semestinya keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang Mulia tidak akan tunduk dan bukan bertanggungjawab pada penguasa-pemerintahan saat ini, bukan pada penguasa Oligarki partai-partai, bukan pada lembaga superbody KPK, bukan pada ICW, bukan pula pada tekanan kekuasaan duniawi lainnya, melainkan keputusan akan didedikasikan pada kebenaran itu sendiri dan dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa. “TAN HANA DHARMA MANGRWA”, Apapun putusannya “GUSTI WIS PIRSA, GUSTI ORA SARE, juga GUSTI MURBA WISISESA”. Bagaimanapun, kapanpun Keadilan yang sebenar-benarnya akan terbukti (manut jantra kalamangsane). “Becik kethitik ala kethara”.


Oleh karena berdasarkan fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan bahwasannya TC BII itu tidak ada hubungannya dengan pemilihan DGS-BI, maka menurut saya, Jaksa Penuntut Umum telah tidak dapat membuktikan dakwaanya, dan untuk itu Majelis Hakim Yang Mulia, saya Soetanto Pranoto selaku Terdakwa memasrahkan perkara ini kedalam pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya membebaskan saya dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya memberikan putusan lain yang adil sesuai dengan hukum yang berkeadilan.


Terima kasih.

MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!

Jakarta , 15 Juni 2011.

Terdakwa,



Drs. Soetanto Pranoto, MM.
http://hukum.kompasiana.com/2011/06/15/soetanto-p-masih-tebang-pilih-dalam-pledoi-kebenaran-kasus-suap-tc-dgi/

Selengkapnya...

Soetanto P, Politisi PDIP Menyampaikan “Kebenaran” dalam Pledoinya Terkait Kasus “Suap DGI”

Soetanto P, Politisi PDIP Menyampaikan “Kebenaran” dalam Pledoinya Terkait Kasus “Suap DGI”

REP | 15 June 2011 | 10:56108 5 1 dari 1 Kompasianer menilai aktual

13081084901405640557

NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) DIRI PRIBADI

Majelis Hakim yang Mulia;

Jaksa Penuntut umum yang terhormat;

Tim Pembela yang terhormat dan;

Panitera, pers dan Seluruh Hadirin yang saya hormati;

Perkenankanlah dalam saya menghaturkan salam Kebangsaan dan Persatuan Indonesia;

M E R D E K A !!!

Sebelum saya menyampaikan materi Nota Pembelaan (Pledoi) diri pribadi saya ini, perkenankanlah sayaTerdakwa Soetanto Pranoto, terlebih dahulu sesambat pada “Tuhan Yang Maha Esa” yang senantiasa memberikan “Pepadhang” bagi kita semua. “Gusti kang Akarya Jagad, mbok bilih angesthi sak jeroning ira, tansah ambiyantu jiwa-raga ira”. Apabila berkenan Tuhan yang Maha Ada, limpahilah daya kekuatan dan penerang pada diri saya guna menyampaikan nota pembelaan diri pribadi saya. Demikian juga semoga Majelis Hakim yang menjadi tumpuan harapan saya dalam persidangan ini mendapat kekuatan dan penerangan-Nya dalam memberikan keadilan agar perkara TRAVELLER CHEQUE menjadi terang-benderang sehingga dapat memutuskan dengan benar, dimana yang salah tetaplah salah dan diganjar hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang benar tetaplah benar diputus bebas dan diberi rehabilitasi hak-hak dan kehormatannya sebagaimana asal-mulanya.

Maksud dan tujuannya Nota Pembelaan diri pribadi saya ini adalah guna membela diri terhadap dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tututan No TUT-12/24/06/2011 tertanggal 08 Juni 2011telah menuntut saya Terdakwa dengan Tuntutan sebagaimana dapat dibaca pada Surat Tuntutan halaman385 s/d 386, antara lain dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan dan denda………………….dstnya, Judul Nota pembelaan diri pribadi saya “TAN HANA DHARMA MANGRWA”, kalimat ini dari bahasa Jawa kuno berasal dari Kakawin SUTASOMA ciptaan empu TANTULAR, kalimatselengkapnya “BHINNEKA TUNGGAL IKA TAN HANA DHARMA MANGRWA”. “BHINNEKA TUNGGAL IKA” adalah sesanti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilekatkan pada lambang negara burung Garuda Panca Sila, sedangkan “TAN HANA DHARMA MANGRWA” menjadi sesanti pada lembaga negara“LEMHANAS”. Maknanya dalam bahasa Indonesia adalah “Tidak ada kebenaran, kebajikan, kewajiban yang mendua atau yang berstandar ganda”. Dengan makna ini saya sangat berharap dalam persidangan ini Majelis Hakim yang mulia yang merupakan benteng terakhir penegakan keadilan dapat memberikan keadilan seadil-adilnya sebagaimana cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Panca Sila.

Pada kesempatan ini dari lubuk hati terdalam saya menyampaikan rasa simpati dan hormat serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia, secara khusus kepada Ketua Majelis Hakim, yang dalam persidangan perkara ini telah dengan tekun dan sabar serta dengan sangat arif dan bijaksana memimpin persidangan dari sejak pagi sampai malam hari secara terus menerus, sehingga tak terasa dalam beberapa kali sidang yang akan datang akan tiba saat yang menentukan apakah saya Soetanto Pranoto, Terdakwa dalam perkara ini akan dihukum atau dibebaskan.

Juga kepada Saudara Jaksa Penutut Umum Yang Terhormat, meskipun dalam posisi harus membuktikan segala dakwaan dan tuntutannya terhadap saya selaku Terdakwa dan dengan susah payah menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi akhirnya semuanya telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama Majelis Hakim Yang Mulia selaku Pimpinan Sidang, Jaksa Penuntut Umum, kami Para Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum, sehingga tanpa disadari sesungguhnya di dalam persidangan ini telah tercipta demokrasi yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, model Demokrasi Pancasila yang kita idam-idamkan benar-benar terwujud dan terlihat dengan jelas dalam bentuk yang aslinya dalam persidangan ini. Berbeda dan bertolak belakang dengan model demokrasi yang saya alami di PDI-Perjuangan yang meskipunmembawa label demokrasi akan tetapi sesungguhnya disana demokrasinya masih sebatas wacana, karena disana sini semua masih harus ditentukan oleh Pimpinan Partai / Ketua Umum Partai atau yang merasa punya Partai dengan hak prerogatifnya dalam bingkai budaya yang feodalistik. Penghargaan dan ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan pada Tim Penasihat Hukum saya yang telah berupaya maksimal memberikan pembelaan dalam mengungkapkan kebenaran material dalam sebuah process of law dari sejak perkara ini masih ditingkat penyidikan, tetap bersemangat membela kepentingan saya sebagai Tersangka hingga saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini, sekalipun dengan segala pengorbanan.Ucapan serupa saya sampaikan kepada Saudara Panitera, pers dengan penuh dedikasi pada profesinya masing-masing yang selalu hadir dalam setiap persidangan, Juga Kepada semua pihak yang berkehendakbaik untuk tegaknya hukum dan keadilan dalam perkara ini.

Perkara ini sungguh luar biasa menarik publik baik secara Nasional maupun Internasional dalam kaitannyadengan dakwaan kasus suap berupa bukti 480 lembar TC BII senilai 24 Milyar dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Swaray Goeltom dengan dampak yang sangat luas dan mendalam bagi Citra Partai Politik, Lembaga Tinggi Negara DPR RI hasil Reformasi dan Pembunuhan karakter bagi diri pribadi serta keluarga saya dan mungkin juga para mantan anggota komisi IX DPR RI 1999-2004. Melibatkan 4 Fraksi DPR RI, bila dihitung dari pemberi dukungan suara melibatkan 41 suara anggota DPR RI Komisi IX pemberi suara FIT AND PROPER TEST atau bahkan mungkin seluruhnya 54 orang anggota komisi IX DPR RI ditambah sdr. Panda Nababan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. (Fraksi PDI Perjuangan 18 orang, Fraksi PG mungkin 15 orang, Fraksi PPP mungkin 4 orang walaupun menurut kesaksian tidak mendukung memilih Miranda G dan Fraksi TNI/POLRI 4 orang,menurut keterangan pak Udju tidak mendukung Miranda G). Dukungan pemberian suara saat itu dengan cara tertutup sehingga detail siapa -siapa saja ke 41 yang memberikan dukungan suara hingga saat ini belum diketahui kepastiannya.

Beberapa saat setelah saya menerima berkas perkara No BP/06/23/II/2011, Saya baca dan mencoba memahami pada berkas Laporan Kejadian Tindak Pindana Korupsi LPKT-11/KPK/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 dimana pada berkas itu diuraikan secara panjang lebar tentang dugaan tindak pidana korupsi dalampenerimaan / pemberian travellers Cheque dengan nilai keseluruhan 24 milyar oleh anggota DPR RI periode 1999-2004 karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004, yang diduga dilakukan oleh Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Endin AJ. Soefihara, Udju Djuhaeri dan Kawan-kawan selaku pihak penerima, serta Nunun Nurbaeti Daradjatun selaku pihak Pemberi, dengan kasus posisi sebagai berikut dst…

Berdasarkan berkas Laporan Kejadian Tindak Pindana Korupsi LPKT-11/KPK/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 secara jelas terpapar bahwa perkara ini merupakan satu rangkaian perkara yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan. KPK dalam menuntasan perkara ini telah melakukan pemisahkan perkara kedalam beberapa tahapan penyidangan perkara dan membagi-bagi perkara sedemikan rupa kedalam beberapa Sprin.Dik perkara terpisah (dalam eksepsi pengacara saya telah menyatakan keberatan) . Pada tahap awal telah dijatuhkan vonis oleh pengadilan TIPIKOR pada Senin 17/5/2010, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dhudie Makmun Murod, mantan anggota DPR RI Fraksi PG Hamka Yandhu, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PPP Endin Ahmad Jalaludin Soefihara , dan mantan anggota DPR RI Fraksi TNI/POLRI Udju Djuhaeri, saat ini mereka telah menjalani pembebasan bersyarat. Dan tahap kedua ini adalah perkara 24 anggota dewan dan mantan anggota dewan komisi IX periode 1999-2004 termasuk saya (dua orang meninggal dunia) yang telah menjalani tahanan selama hampir 5 bulan dengan dakwaan yang sama.

Didalam berkas Laporan kejadian itu pula dipaparkan bahwa Rp. 10,25 Milyar telah diterima dan atau dicairkan oleh 18 orang anggota di Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan dan 1 orang anggota Fraksi PDI Perjuangan jadi semuanya 19 orang, Rp. 7,25 Milyar telah diterima dan atau dicairkan oleh 13 orang anggota di Komisi IX dari Fraksi PG, Rp. 1,5 Milyar telah diterima dan atau dicairkan oleh 3 orang anggota di Komisi IX dari Fraksi PPP, Rp. 2 Milyar telah diterima dan atau dicairkan oleh 4 oranganggota di Komisi IX dari Fraksi TNI/POLRI, Rp. 1 Milyar telah diterima dan atau dicairkan Sumarni yaitu Sekretaris Pribadi Nunun N. Daradjatun dan Rp. 1, 65 Milyar telah diterima dan atau dicairkan perserorangan yang belum didapatkan keterkaitannya dengan anggota Dewan. Jadi dari berkas ini tampak jelas anggota DPR RI yang diduga terlibat perkara ini 39 orang dengan jumlah TC BII Rp. 23,65 milyar bukan Rp. 24 milyar, sedangkan kalau dihitung dari suara dukungan 41 suara ditambah 1 orang yang bukan anggota komisi IX menjadi 42 orang dan yang diperkarakan hanya 26 orang (4 orang telah divonis, sisa dalam perkara ini 22 orang, 2 orang meninggal dalam proses perkara dakwaan, 4 orang meninggal sebelum didakwa) 3 orang dari Fraksi TNI/POLRI belum jelas status hukumnya.

Perkara TC BII yang melibatkan, terlibat atau dilibatkannya mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan 1999-2004 adalah sebanyak 19 orang yang meninggal dunia 4 orang, yang diproses hukum mestinya15 orang, kenyataannya hanya 13 orang saja yang dihadapkan persidangan; yang 2 orang walaupun sama-sama menerima TC BII hingga perkara ini akan divonis masih bebas dari tuntutan hukum, demikian juga meskipun Sekretaris dan Bendahara Fraksi telah dan sedang menghadapi proses hukum tetapiKetua Fraksi belum terjangkau oleh proses hukum, bukankah tanggungjawab Fraksi kolektip-kolegial dan justru pada pundak ketualah penanggungjawab utamanya. Beginikah cermin prinsip “EQUAL BEFORE THE LAW yang katanya dijunjung tinggi oleh KPK ?, salahkah bila Tokoh-tokoh politik, para cerdik-cendekia, masyarakat dan para terdakwa berteriak “KPK TELAH MELAKUKAN TEBANG PILIH”. Sebagai anggota Dewan 1999-2004, saya termasuk pendukung berdirinya lembaga KPK sekaligus saya banyak berharap pemberantasan KKN dari lembaga ini, tetapi kalau tebang pilih seperti ini apa yang bisa saya harapkan dan katakan lagi.

Majelis Hakim yang Mulia;

Jaksa Penuntut umum yang terhormat;

Tim Pembela yang terhormat dan;

Panitera, pers dan Seluruh Hadirin yang saya hormati;

Bagi diri pribadi saya, kurang lebih 3 tahun menghadapi perkara berkepanjangan ini dengan dakwaan Suap !!, Suap !! dan Suap !! terus menerus di blow-up di media masa, diawali sejak pemanggilan LIDIK KPK 7 Oktober 2008 sampai dengan saat ini. Selama ini media memberitakan perkara ini tidak seimbang dan tidak sama dengan fakta yang saya alami, saya menunggu dan menunggu kapan kasus TC BII ini dituntaskan oleh KPK. Pada persidangan ini saya ingin menyampaikan bahwa akibat pemberitaan politik pencitraan KPK tentang perkara ini selama ini, sadar ataupun tidak sadar saya telah dihukum tanpa melalui proses pengadilan, hukuman itu berupa pembunuhan karakter.

Saya merasakan dan mengalami dipermalukan atau bahkan mungkin dikustakan di lingkungan pergaulan Keluarga, Sahabat, Bisnis, Pendidik, Masyarakat adat dan Spiritual Jawa, dampaknya sangat dalam dan luasmenimbulkan kesulitan kehidupan sosial-ekonomi saya. Cara-cara KPK sungguh patut disesalkan mohon maaf sebelumnya Majelis Hakim Yang mulia kalau diibaratkan ketika Jaman Ordelama orang yang dituduhKONTRA REVOLUSIONER adalah musuh bersama dan pasti dipenjarakan, ketika jaman Ordebaru orang yang dituduh TERLIBAT PKI adalah musuh bersama pasti ditumpas atau bahkan tanpa pengadilan, ketika JamanReformasi ini saya merasakan ketika orang dituduh KORUPSI diblow-up di media diperlakukan semena-mena dan pasti dihukum. Perasaan ini mulai tumbuh ketika tabungan dan deposito untuk Modal kerja dan ketika itu untuk membayar BONUS akhir tahunan pada karyawan perusaahaan saya, tabungan hari tua saya dan untuk alokasi pembiayaan pernikahan anak saya pada September 2011 yang akan datang diblokir oleh KPK tanpa memberitahukan terlebih dahulu pada saya tahu-tahu oleh pihak Bank di Blokir atas permintaan KPK, celakanya lagi surat permintaan Blokir KPK menunjuk pada perkara orang lain ( copy surat bukti terlampir).

Apakah cara-cara seperti ini berdasarkan PANCA SILA dan sesuai dengan Cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 ?, Meskipun pada Perkara Sdr. Dudhie Makmun Murod Dakwaan Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) butir b UU No 31 1999 tentang TIPIKOR pasal suap dalam putusan Persidangan telah dikesampingkan tetapi sungguh sangat disesalkan dakwaan yang sama didakwakan pada saya dan kawan-kawan, akhirnya sungguh ironis karena tuntutan Jaksa Penuntut umum bukan pada perkara suap melainkantentang Gratifikasi pasal 11 UU No 31 tentang TIPIKOR Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Landasan penyusunan nota pembelaan diri pribadi saya ini saya susun berdasarkan :

1. Fakta-fakta persidangan.

2. Apa yang saya alami, yang saya lihat, yang saya dengar sendiri sebagaimana tercantum dalam BAP,

3. Bukti dokumen arsip yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim Yang Mulia pada saat sidang pemeriksaan terdakwa meliputi :

a. Satu Bendel berupa buku ARSIP DOKUMEN DARI FRAKSI PDI PERJUANGANmasa persidangan IV TAHUN SIDANG 2003-2004 19 APRIL S/D 16 JULI 2004 isinya berupa digital copy Surat dan Instruksi Fraksi, Risalah rapat pimpinan dan Risalah Rapat Pleno Fraksi PDI Perjuangan pada periode itudimana dokumen ini dikesampingkan oleh KPK.

b. Penjelas tertulis dengan judul “PENYERAHAN DATA DAN PENJELASAN SAAT PENYELIDIKAN KPK 16 OKTOBER 2008” berikut digital copy dokumen pendukungnya (Penyerahan dokumen LIDIK ini tidak disertakan didalam berkas perkara oleh KPK).

c. Penjelasan tertulis dan Bukti saya tidak mengikuti pertemuan-pertemuan sebagaimana disangkakan pada saya dengan Judul SAYA MENDAPATKAN PERINGATAN DARI WASEKJEN DPP PDI PERJUANGAN MANGARA SIAHAAN” berikut digital copy tiket kepergian saya ke Luar Negeri, boarding pass dan kepergian saya di Pelabuhan Ratu berupa bukti pembayaran Hotel Ina Samudera beach.

Saya ingin menyanggah Dakwaan dan Tuntutan Jaksa penuntut umum Pertama dan Kedua yang pada intinya terdapat tiga hal pokok:

I. Kecuali Rapat di Komisi IX tanggal 8 Juni 2004 saat pelaksanaan FIT AND PROPER TEST DGS-BI, saya tidak mengikuti Rapat atau pertemuan-pertemuan sebelumnya baik di Fraksi, Poksi maupun di Hotel Dharmawangsa, dan rapat Fraksi Pleno fraksi tanggal 31 Mei 2004, saya tidak hadir sebagaimana Penjelasan tertulis dan Bukti saya tidak mengikuti pertemuan-pertemuan yang didakwakan pada saya dengan Judul SAYA MENDAPATKAN PERINGATAN DARI WASEKJEN DPP PDI PERJUANGAN MANGARA SIAHAAN” berikut digital copy tiket kepergian saya ke Luar Negeri, boarding pass dan kepergian saya di Pelabuhan Ratu berupa bukti pembayaran Hotel Ina Samudera beach yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim yang Mulia .

Menyangkut sejumlah Pertemuan dan atau Rapat resmi Fraksi meliputi (Rapat Fraksi yaitu rapat pengurus Fraksi, Rapim fraksi yaitu Rapat pengurus Fraksi dengan Pimpinan Poksi dan Pimpinan Pansus-pansus,Rapat Pleno Fraksi yaitu rapat seluruh anggota fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi), Rapat Poksi, Rapat Komisi IX dan pertemuan informal di Hotel Dharmawangsa yang disebut sebagai cara-cara terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Mengenai hal ini perlu saya garis bawahi bahwa berdasarkan ”ARSIP DOKUMEN DARI FRAKSI PDI PERJUANGANmasa persidangan IV TAHUN SIDANG 2003-2004 19 APRIL S/D 16 JULI 2004yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim Yang Mulia Rapat itu :

a. RAPIM FRAKSI PDI PERJUANGAN Jumat Tanggal 28 Mei 2004 yang pesertanya adalah Pimpinan Fraksi, Pimpinan Poksi-poksi dan Pimpinan Pansus-pansus, disebabkan karena saya hanya sebagai anggota Fraksi maka pasti tidak mengikuti RAPIM INI. Penjelas tertulis dengan judul “PENYERAHAN DATA DAN PENJELASAN SAAT PENYELIDIKAN KPK 16 OKTOBER 2008” berikut digital copy dokumen pendukungnya telah saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Pada dokumen Keputusan/kesimpulan RAPIM itu berisi 8 butir keputusan yang harus diamankan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sesuai denganKOMISI nya masing-masing. Dalam perkara ini butir 1 dan butir 8 adalah merupakan satu kesatuan keputusan yang tidak terpisahkan, penjelasannya adalah sbb.:

Ø Butir 1 isinya untuk Poksi IX agar konsentrasi penuh terhadap pemilihan DGSBI. Pimpinan Poksi IX setiap saat dapat mengusulkan penggantian anggota komisi IX yang dikarenakan ada kesibukan lain sehingga tidak aktip. Dan keputusan Fraksi tentang DGSBI untuk diamankan dan dikonsentrasikan.

Ø Butir 8 tentang kampanye pilpres isinya.

- Pada prinsipnya fraksi memberikan penugasan kepada seluruh anggota fraksi untuk mensukseskan kampanye didaerah pemilihannya masing-masing,

- Penugasan melalui surat tugas fraksi dan DPP PDI Perjuangan.

- Fraksi mengusulkan kepada DPP PDI Perjuangan untuk dalam hal TKMH agar seluruh anggota Fraksi dapat didaftarkan menjadi JURKAM TKMH ke KPU. Fraksi meminta pada TKMH untuk MEMBERIKAN PEMBEKALAN/ INFORMASI kepada anggota pleno Fraksi.

b. Pertemuan Informal Fraksi dengan Miranda S. Goeltom di Hotel Dharmawangsa Sabtu 29 Mei 2004 sebagaimana terungkap dalam dakwaan dan persidangan ini, Pada tanggal tersebut saya pergi ke Luar negeri dan pulanganya langsung ke Semarang sehingga tidak mengikuti pertemuan ini.

c. Seingat saya tidak mengikuti RAPAT PLENO FRAKSI Senin Tanggal 31 Mei 2004 arsip LAPORAN SINGKAT RAPAT PLENO FRAKSI PDI PERJUANGAN tidak saya temukan, tetapi arsip surat Undang RAPAT PLENO FRAKSI tertanggal 31 Mei 2004 No 212/F-PDIP/DPR-RI/V/2004 dengan agendaRAPAT PLENO FRAKSI – Acara pembekalan menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 dan – lain-lain, rapat diselenggarakan Senin 31 Mei 2004 pukul 16.00 sampai selesai tempat di Golden Ballroom Hotel Hilton Jl. Gatot Subroto. Jadi dakwaan JPU tentang rapat-rapat Fraksi tidak sesuai dengan”ARSIP DOKUMEN DARI FRAKSI PDI PERJUANGANmasa persidangan IV TAHUN SIDANG 2003-2004 19 APRIL S/D 16 JULI 2004 sebagaimana bundel yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim yang Mulia.

II. Menyangkut Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa TC itu diberikan terkait dengan Pemilihan DGS-BI Miranda Swaray Gultompada tanggal 8 Juni 2004. Mengenai hal ini saya Terdakwa menyanggah kebenaran Surat Tuntuan tersebut oleh karena alasan-alasan sbb.:

a. Ketika tanggal 08 Juni 2004 FIT and Proper Test DGS-BI diselenggarakan di Komisi IX saya sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan yang ditempatkan di Komisi IX semata-mata hanya menjalankan instruksi kebijakan Partai yang dikoordinasikan oleh Fraksi, dengan memberikan dukungan suara pada Miranda S. Goeltom. (Disamping bukti yang telah saya serahkan ketika LIDIK KPK terdapat pula bukti memilih Miranda S Goeltom adalah kebijakan partai berupa statemen petinggi partai dimedia masa terlampir). Partai telah menginstuksi untuk memberikan dukungan pada Miranda S Goeltom, bagi si Penyuap atau pemberi hadiah adalah terlalu bodoh bila menyuap atau memberi hadiah pada petugas partai semacam saya ini yang jelas-jelas pasti mengikuti instruksi partai, karena itu yang tahu tentang dukungan dan transaksional politik apa sebenarnya adalah Fraksi dan Partai. Dengan Melihat konstelasi ini, mampukan KPK mendapatkan penjelasan yang sebenar-benarnya dari Pimpinan Fraksi ?.

b. Dari Sejak bulan Januari 2004 mesin organisasi partai PDI Perjuangan mulai dari tingkat organisasi pusat yaitu DPP Partai sampai struktur paling bawah yaitu Kepengurusan Tingkat Anak Ranting (tingkat desa) maupun di Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI dan DPRD diseluruh Indonesia telah dikerahkan segala daya pikiran dan perhatiannya, tenaga dan biaya untuk memenangkan Pemilihan Umum legislatip dan terutama Pemilu Presiden yang baru pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia merdeka diselenggarakan dengan pemilihan secara langsung. Ketika itu Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sekaligus Incumben Presiden Republik Indonesia dicalonkan lagi oleh PDI Perjuangan dan sejumlah Partai Politik lainnya sebagai Capres berpasangan dengan Cawapres Hasyim Muzadi 2004-2009.

c. Saya ketika itu adalah pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, mengetahui dengan persis bahwa ketika masa kampanye Pilpres putaran I, organisasi partai di daerah dan para caleg sudah kehabisan dana untuk kampanye PILEG 2004, dijanjikan oleh TKMH dan DPP Partai bahwa Pembiayaan kampanye pilpres akan dibantu dari Pusat.

d. Saya memberikan dukungan suara Fit and proper test di komisi IX semata-mata saya dasarkan atas instuksi partai sebagaimana Penjelasan tertulis dan Bukti saya tidak mengikuti pertemuan-pertemuan sebagaimana disangkakan pada saya dengan Judul “SAYA MENDAPATKAN PERINGATAN DARI WASEKJEN DPP PDI PERJUANGAN MANGARA SIAHAAN” yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim yang Mulia.

Yang dilakukan di Komisi IX tanggal 08 Juni 2004 adalah FIT and PROPER TEST DGSBI hanya menentukan Ranking melalui cara VOTING. Sekali lagi hanya penentuan RANKING, sedangkan yang menentukan dukungan DGSBI oleh DPR RI adalah sidang PARIPURNA DPR RItanggal 14 Juni 2004 (tidak kuorum) dan dilanjutkan tanggal 21 Juni 2004. ( agar kuorum anggota Fraksi PDI Perjuangan di instruksikan sampai dua kali sebagaimana arsip dokumen hal 13.0 dan hal 15.0). Pendapat Jaksa Penuntut Umum tentang pemilihan DGS-BI dengan terpilihnya Ibu Miranda S Goeltom tanggal 08 Juni 2004 di Komisi IX adalah tidak tepat, seharusnya pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 21 Juni 2004 dan apabila menyuap atau memberi hadiah pada anggota DPR RI komisi IX si penyuap atau sipemberi hadiah sangat kurang cerdas mengingat pada Sidang Paripurna DPR RI lah sebenar-benarnya wewenang dilakukan pengesahan pemberian dukungan terpilihnya DGS-BI oleh DPR RI. Sidang Paripurna DPR RI bisa menerima, menolak ataupun Voting.

e. Berdasarkan ”ARSIP DOKUMEN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN” masa persidangan IV TAHUN SIDANG 2003-2004 19 APRIL S/D 16 JULI 2004 yang telah saya serahkan pada Majelis Hakim Yang Mulia terpapar bahwa Rapat-rapat Fraksi selama periode 01 MEI - 30 JUNI 2004 melakukan 2 kali RAPIM FRAKSI (arsip dokumen hal 9.0, 9.1 dan hal 18.0, 18.1, 18.2), 3 kali RAPAT PLENO FRAKSI (arsip dokumen undangan hal 6.0, hal 8.0 dan hal 16.0 serta hal 17.0, 17.1) dan 2 Kali Instruksi Fraksi tentang penugasan Kampanye Pemenangan PILPRES pada anggota fraksi (arsip dokumen surat tugas pemenangan Pilpres tidak saya temukan dan Instruk hal 20.0) Agenda utama rapat-rapat Fraksi dan penugasan Fraksi adalah Penugasan Pemenangan PILPRES 2004.

f. Saya terima amplop berisi TC BII dari fraksi melalui bendahara fraksi sdr. Dudhie Makmun Murod dengan pesan berpesan kira-kira “PAK TANTO, INI UNTUK KAMPANYE PEMENANGAN IBU MEGA”. saya menjawab “SIAP PAK” sekitar tanggal 16-17 Hari Rabu-Kamis diruang Rapat Fraksi lt. 6 Gedung Nusantara dengan disaksikan oleh Pimpinan fraksi (Pak Tjahyo, Pak Pandan dan sdr. Emir Moeis), Hari Jumat saya pulang Ke Semarang. Penguangannya TC BII Di Semarang Senin 21 Juni 2004. Untuk membuktikan terhadap apa yang saya katakan tentang pemberian TC BII adalah dana pemenangan Kampanye Pilpres dapat diltelusuri pada Instruksi TKMH (arsip dokumen hal 19.0-19.48), dan RAPAT PLENO Fraksi PDI Perjuangan tanggal 22 Juni 2004 (arsip dokumen hal 17.0, 17.1). RAPAT PLENO FRAKSI tanggal 22 Juni 2004 merupakan tindak lanjut realisasi dari RAPIM FRAKSI tanggal 28 Mei 2004 butir 8 tentang kampanye Pilpres, dalam Rapat Pleno ini dihasilkan 9 butir kesimpulan dan keputusan terutama masalah kampanye pilpres. ( arsip dokumen hal. 17.0).

· Butir 1 TKMH telah melakukan berbagai kegiatan untuk persiapan kampanye Mega-Hasyim selama kampaye anggota fraksi PDI Perjuangan diharapkan untuk memantau dan memonitoring kegiatan yang telah dilakukan dan mengevaluasikan perkembangan.

· Butir 2 Sebagai tonggak, untuk mengukur apa saja yang telah dilakukan kearah yang benar, maka tanggal 15 Juni yang lalu telah diselenggarakan Rakornas untuk TKMH di seluruh propinsi. Dari RAKORNAS TKMH diketahui bahwa kendala yang sama (utama) dihadapi selama ini adalah kekurangan dana kampanye di daerah. Daerah mengharap dana dari pusat.

· Butir 3 Ibu Mega mengarahkan agar menjelang pilpres untuk lebih mempersiapkan pengamanan suara (diutamakan dari orang-orang yang lebih berkompeten) dan dari tiap anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan untuk berperan lebih banyak lagi.

· Butir 4 Melakukan persiapan dan meningkatkan semangat dalam rangka pembekalan terhadap saksi-saksi. Telah diputuskan bahwa uang saksi ditiadakan tetapi lebih mengutamakan pada pengamanan suara (dana untuk pengamanan suara), karena dana yang ada sangat terbatas.

· Butir 8 Perubahan jadwal kampanye Ibu Mega dari IRJABAR dan Papua, ke JABAR danJATENG.

g. Pada saat awal Juni 2004 telah diumumkan Hasil PILEG 2004. Anggota Fraksi yang ditugaskan oleh Pimpinan Fraksi untuk memenangkan dalam kampanye Pilpres 2004 saat itu terdiri dalam tiga kategori yaitu, anggota Fraksi yang terpilih kembali untuk jabatan 2004-2009, Anggota fraksi yang tidak terpilih, dan anggota fraksi yang tidak mencalonkan dalam Pileg 2004. Saya tidak mencalonkan dalam Pileg 2004, penugasan pemenangan Kampanye Pilpres tanpa diberi dana adalah tidak benar, artinya ada penugasan ya mesti disediakan dananya.

Adalah tidak masuk akal dan tidak pada tempatnya apabila untuk melaksanakan penugasan Fraksi seperti dalam agenda rapat-rapat RAPIM, RAPAT PLENO FRAKSI dan SURAT TUGAS FRAKSIpada anggota Fraksi, dalam kesaksian ketua Fraksi pak Tjahyo Kumolo di persidangan ini mengatakan Anggota Fraksi atau Kader membiayai sendiri. SAYA TEGASKAN Jelas dan pasti untuk menjalankan perintah Fraksi pasti diberi dana dari PARTAI atau FRAKSI melalui bendahara Fraksi untuk saya berupa TC BII itu sebesar 600 juta tersebut.

h. Kegiatan Operasional kampanye yang saya danai al:

· Memberikan sumbangan dana pengamanan suara pada kantong-kantong konstituen sesuai dengan instruksi pengamanan suara RAPAT PLENO FRAKSI TGL 22 Juni 2004

· Membagikan Buku-buku seperti lampiran Arsip dokumen dari Fraksi PDI Perjuangan.

· Memberikan sumbangan dana pengerahan masa pada waktu Capres kampanye Putaran I di Jateng khususnya menjelang akhir masa kampanye .

· Pemasangan Atribut Kampanye.

Uang yang berasal dari penguangan TC BII sudah habis saya gunakan untuk pembiayaan kampanye Pilpres putaran I tahun 2004 di Jawa Tengah sebagaimana penugasan Fraksi pada saya, sedangkan bukti-bukti penyerahan uang tidak saya buat karena, pertanggungjawaban dana dari fraksi fokusnya berupa tanggungjawab politik, untuk Jawa Tengah dalam Pilpres putaran I dimenangkan pasangan Mega-Hasyim, sedangkan tanggung jawab administrasi tidak diminta oleh Partai/Fraksi.

Dengan demikian tidak terlintas sama sekali dalam pikiran saya Terdakwa untuk menghubungkan TC BII itu dengan Pemilihan DGS-BI karena segala hal menyangkut penentuan jabatan politik LOKAL (calon Bupati/Walikota dan Gubernur) maupun NASIONAL semuanya diputuskan oleh DPP PDIPerjuangan dan saya anggota Fraksi hanya melaksanakan perintah DPP Partai melalui Fraksi, bila tidak melaksanakan atau mbalelo sanksinya sudah jelas yaitu dipecat dari partai sebagaimana halnya nasib rekan-rekan lain yang pecat dari partai dan di PAW karena mbalelo.

II. Berkaitan dengan larangan bagi anggota DPR RI periode tahun 1999-2004 intinya secara implisit terdapat dalam sumpah/Janji Jabatan anggota DPR RI sebagaimana tersebut pasal 7 ayat (4) TATIB DPR RI 03A/DPR RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dan KODE ETIK DPR RI NOMOR: 03B/DPR-RI/I/2001-2002 16 Oktober 2001. Menurut saya yang dimaksud pada BAB VI KEKAYAAN, IMBALAN, DAN PEMBERIAN HADIAH Pasal 10 Anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap Anggota DPR RI ibaratnya bagai sekeping mata uang dua sisi, satu sisi ia adalah pejabat-penyelenggara negara dan pada sisi lainnya ia adalah anggota Fraksi. Fraksi sesuai dengan AD/ART partai adalah kepanjangan tangan partai di lembaga Legislatip. Dalam perkara ini selayaknya dipisahkan manakala seseorang anggota DPR RI dalam kwalitas sebagai pejabat penyelenggara negara dan manakala dalam kwalitas sebagai kader partai yang ditempatkan pada lembaga legislatip dalam hal ini anggota Fraksi. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada pasal :

Pasal 39 ayat 1 Dalam kampanye, dilarang melibatkan: huruf f. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; dan Pasal 40 Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa waktu kampanye.

Jadi setiap anggota DPR RI sekaligus juga anggota Fraksi yang sedang menjalankan tugas Fraksi berkampanye memenangkan Pilpres bukanlah pejabat negara melainkan Kader partai.

Selain dari pada itu saya menerima TC BII dari Fraksi melalui bendahara Fraksi sdr. Dudhie Makmun Murod di ruang rapat Fraksi disaksikan Pimpinan Fraksi dan penggunaannya jelas untuk kampanye pemenangan Pilpres sebagaimana bukti Surat Tugas, Risalah Rapim Fraksi, Risalah Rapat Pleno Fraksi sebagaimana paparan saya tersebut diatas. Fraksi adalah lembaga yang secara konstitusional sah. Pemberian dana kampanye dari Fraksi adalah sah tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

1. Semua saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah didalam persidangan ini termasuk pelapor sdr. Agus Tjondro Prayitno, menerima TC BII dari Fraksi melalui Bendahara Fraksi sdr. Dudhie Makmun Murod dan tidak ada satupun saksi yang mengetahui dengan pastibaik langsung maupun tidak langsung bahwa TC BII itu ada hubungan dengan hadiah atauucapan terima kasih ataupun untuk menyuap anggota DPR RI Komisi IX dalam rangka pemberian dukungan suara DGSBI yang dimenangkan Miranda S Gultom.

2. Miranda S Gultom sebagai orang yang namanya telah menjadi topic penting dalam perkara inipun dalam kesaksiannya dibawah sumpah membantah bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan atau memberikan TC sebagai tanda terima kasih guna mempengaruhi Anggota Komisi IX untuk memilih dirinya. Juga dirinya tidak pernah menugaskan pihak manapun untuk mengumpulkandana guna membantu memenangkan dirinya menjadi DGS-BI.

3. Saksi Arie Malagjudo sebagai pihak yang membawa bingkisan titipan dari Nunun Nurbaeti,dimana dia sendiri tidak tahu isi bingkisan itu apa, yang disampaikan kepada PDI-P melalui Dudhie Makmun Murod di Restoran Bebek Bali, karena dia tidak pernah diberitahu kalau bingkisan itu berisi TC BII untuk anggota DPR dalam pemilihan DGS-BI Miranda S. Gultom. Bahkan dalam pikiran Arie Malangjudo bingkisan itu adalah material bantuan kampanye Pilpres Mega-Hasyim karena Nunun Nurbaeti adalah penyokong logistic PDI-Perjuangan dalamkampanye Pilpres Mega Hasyim dan bingkisan serupa sering dikirim Nunun Nurbaeti untuk membantu kampanye Pilpres Mega-Hasyim.

4. Arie Malangjudo dan Sumarni dua orang terdekat Nunun Nurbaeti sebagai saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar pada awal tahun 2004 sampai September 2004, 50% lebih aktifitas Nunun Nurbaeti untuk membantu sebagai Tim Suksespemenangan Mega-Hasyim sementara untuk bisnis hanya sedikit. Artinya TC BII itu juga adalah merupakan logistik kampanye milik PDI-Perjuangan yang bersumber dari hasil Nunun Nurbaeti mengumpulkan dari sejumlah Pegusaha termasuk Nirwan Bakrie, namun informasi yang sangat berharga ini baik Penyidik KPK maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pernah menggali secara lebih mendalam lagi untuk mengungkap mata rantai hubungan TC BII dengan PDI-Perjuangan terkait kepentingan yang mana karena dalam persidangan telah tidak terbukti bahwa TC ini berkaitan dengan Pemilihan DGS-BI Mranda Swaray Gultom.

5. Fraksi PPP dan TNI Polri yang dari sejak awal secara terbuka menyatakan tidak mendukung dan tidak memilih Miranda Swaray Gultom sebagai DGS-BI akan tetapi mendapatkan TC juga, hal ini membuktikan TC tidak ada hubungan dengan Pemilihan DGS-BI. Miranda S Gultom.

Oleh karena itu penetapan atas diri saya sebagai terdakwa secara bersama-sama diduga menerimaSUAP/GRATIFIKASI dalam pemilihan DGS-BI Miranda Goeltom adalah tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Dari siapa TC BII tersebut asalnya, mengapa dan untuk keperluan transaksional apa serta bagaimana TC BII tersebut didapat oleh Fraksi dan Bendahara Fraksi, Saya tidak tahu. Menurut saya hanya Pimpinan Partai dan Fraksi yang bisa menjawabnya.

Majelis Hakim yang Mulia;

Jaksa Penuntut umum yang terhormat;

Tim Pembela yang terhormat dan;

Panitera, pers dan Seluruh Hadirin yang saya hormati;

Tujuan saya menjadi anggota DPR RI 1999-2004 secara umum adalah memperjuangkan hak hidup kepercayaan lokal suku-suku di Indonesia khususnya kepercayaan Lokal Jawa sebagaimana kepercayaan saya. Hak hidup kepercayaan Lokal pada era Ordebaru telah dimatikan, mencantumkan kepercayaan di KTP saja tidak bisa apalagi menikah secara kepercayaan atau adat. Melalui diri saya sendiri UUD 1945 Pasal 29 Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya mencoba membuat terobosan secara konstitusional untuk menguji benarkah hanya 5 agama yang diakui negara ketika itu yang bisa menjadi pejabat negara ? Pada Periode dalam hal ini DPR RI dan lembaga tertinggi negara MPR RI ketika itu. Dengan perjuangan ekstra keras meskipun melalui mekanisme Pergantian antarwaktu saya berhasil dilantik sebagai anggota DPR RI dan MPR RI secara kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (copy digital berita acara pelantikan saya sertakan dalam Nota pembelaan ini).

Sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mungkin baru sayalah yang dilantik secara Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan bukti Authentik, memang sering terdengar ada anggota dewan yang dilantik secara kepercayaan tetapi bukti authentik pelantikannya tidak ada, oleh karena itu saya super hati-hati dalam menjalankan fungsi saya sebagai pejabat negara; secara faktual saya ini adalah minoritas diantara yang minoritas, saya harus berhati-hati jangan sampai saya yang membuka jalan bagi kehidupan kepercayaan Lokal, tetapi sekaligus sayalah yang mencemarinya, karena itu pada periode 2004-2009 meskipun saya dicalonkan 22 DPC dari 35 DPC PDI Perjuangan se Jawa tengah, saya memilih untuk tidak mencalonkan diri, guna menjaga jangan sampai saya mencederai apa yang telah diakui di lembaga tertinggi negara yaitu MPR RI 1999-2004. Meskipun saya sudah berhati-hati, tetapi mungkin ini sudah pepesthi sayalah satu-satunya mungkin Narapidana yang berkepercayaan Lokal yaitu Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beban faktor inilah yang sangat berat saya rasakan.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan bijaksana, dengan terlebih dahulu menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap kejadian kasus beredarnya TC BII ini terlebih-lebih karena tidak ada sedikitpun inisiatif dari Pimpinan Partai untuk mengklarifikasi bagian yang gelap dari kasus ini, sekali lagi sayamenyatakan sangat menyesal dan menyesalkan peristiwa ini telah terjadi tanpa saya ketahui, terlebih-lebih saya Terdakwa Soetanto Pranoto yang tidak pernah menghadiri rapat-rapat yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya telah menyebutkankan bahwa rapat-rapat resmi Fraksi dan Poksi pada bulan Mei dan Juni 2004 itu sebagai cara-cara Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, (kecuali pada tanggal Fit and Proper test 8 Juni 2004 Terdakwa hadir) padahal rapat-rapat itu adalah Rapat Resmi dalam menjalankan Undang-Undang. Namun demikian meskipun Jaksa Penuntut Umum telah membuat Dakwaan dan Tuntutan yang sangat tidak adil terhadap saya selaku Terdakwa, namun saya masih menaruh harapan yang tinggi kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana saya utarakan diatas tadi bahwa demokrasi yang sesungguhnya terjadi adalah dalam persidangan ini, karena disini kita masih bisa saling mendengarkan, kita masih bisa saling mengoreksi dengan semangat saling menghargai, sangat santun dan bermartabat, sesuatu proses pengambilan keputusan, selama saya aktif di Partai Politik tidak menemukan proses yang demikian itu.

Sekalipun Partai kami menyandang nama dan label Demokrasi, tetapi Demokrasi yang ada disana itu semuanya semu hanya fatamorgana karena semuanya ditentukan dari atas oleh mereka-mereka yang merasa sebagai pemilik Partai, tidak berlaku bagi kami kader-kader Partai yang sama-sama berjuang. Oleh karena itu apabila negeri ini ingin demokrasinya dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka demokrasi yang tercermin dari sikap Kepemimpinan Majelis Hakim Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dalam perkara ini harus dicontoh oleh semua organisasi yang menamakan diri Partai Politik manapun di Indonesia, karena disini kita masih bisa saling mendengarkan, saling mengingatkan dan bahkan bila ada sesuatu yang harus diputuskan atas nama Majelis Hakim, maka melalui Penetapan Majelis Sidang diskors agar Majelis sebelum menentukan sikap bisa bermusyawarah terlebih dahulu. Sungguh luar biasa sebuah proses yang mengingatkan kita pada Pembukaan UUD’45 bagian terakhir yaitu: “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA”.

Mungkin dalam jadwal persidangan pada hari Rabu 22 Juni 2011 mendatang perkara ini akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang mulia. KEPUTUSAN itu didahului dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan kalimat sakral ini semestinya keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang Mulia tidak akan tunduk dan bukan bertanggungjawab pada penguasa-pemerintahan saat ini, bukan pada penguasa Oligarki partai-partai, bukan pada lembaga superbody KPK, bukan pada ICW, bukan pula pada tekanan kekuasaan duniawi lainnya, melainkan keputusan akan didedikasikan padakebenaran itu sendiri dan dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa. TAN HANA DHARMA MANGRWA”, Apapun putusannya “GUSTI WIS PIRSA, GUSTI ORA SARE, juga GUSTI MURBA WISISESA”.Bagaimanapun, kapanpun Keadilan yang sebenar-benarnya akan terbukti (manut jantra kalamangsane). “Becik kethitik ala kethara”.

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan bahwasannya TC BII itu tidak ada hubungannya dengan pemilihan DGS-BI, maka menurut saya, Jaksa Penuntut Umum telah tidak dapat membuktikan dakwaanya, dan untuk itu Majelis Hakim Yang Mulia, saya Soetanto Pranoto selaku Terdakwamemasrahkan perkara ini kedalam pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya membebaskan saya dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya memberikan putusan lain yang adil sesuai dengan hukum yang berkeadilan.

Terima kasih.

MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!

Jakarta , 15 Juni 2011.

Terdakwa,

Drs. Soetanto Pranoto, MM.

LAMPIRAN - LAMPIRAN dalam Pledooi ini :

STATEMENT MANTAN PETINGGI PARTAI DAN SEKJEN PDI PERJUANGAN.

inilah.com

13081089812059432246

Kasus Suap Cek Pelawat

PDIP Pilih Miranda Sesuai Keputusan Partai

Politisi PDIP Pramono Anung - inilah.com/Agus Priatna

Oleh: Marlen Sitompul

Nasional - Rabu, 1 Juni 2011 | 17:35 WIB

TERKAIT

INILAH.COM, Jakarta - Politisi PDIP Pramono Anung memastikan pemilihan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004 merupakan keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP.

“Ketika diputuskan di DPP, praktis seluruh fraksi PDIP harus menerapkan. Itu solid untuk memenangkan keputusan DPP,” jelas Pramono yang akrab disapa Pram, ketika berbicara sebagai saksi meringankan untuk Panda Nababan, di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor (Tipikor), Jakarta, Rabu (1/5/2011).

Panda kini didakwa menerima suap dalam bentuk cek pelawat untuk memenangkan Miranda dalam pemilihan itu. Menurut Pram, keputusan itu sesuai dengan mekanisme yang dijalankan di dalam sebuah partai politik.

“Mekanisme yang dibakukan (di PDIP), baik memilih ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur BI atau deputi diawali usul dari Poksi, kemudian di sampaikan ke fraksi. Kalau ada alternatif maka dibahas di fraksi setelah dari Fraksi baru ke ke DPP Partai,” paparnya.

Pramono menyambangi gedung Pengadilan Tipikor dengan didampingi dua orang ajudannya. Pramono mengaku diminta langsung Panda untuk memberikan kesaksian. “Saya menjadi saksi meringankan untuk Pak Panda, beliau yang minta,” ungkap Pram. [tjs]

PRAMONO: PDIP MEMANG MEMILIH MIRANDA GOELTOM

RMOL. Com Senin, 21 Februari 2011 , 10:51:00 WIB

13081091372051103195

Laporan: Widya Victoria

MEGAWATI/IST

RMOL. PDI Perjuangan memang memutuskan untuk memilih Miranda Goletom sebagai Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 lalu. Keputusan itu tentu diinstruksikan DPP PDIP kepada Fraksi PDIP di DPR.

Namun begitu, ujar mantan Sekjen PDIP Pramono Anung yang sekarang adalah Wakil Ketua DPR, Megawati Soekarnoputri sama sekali tidak tahu menahu soal kasus cek pelawat yang kini diributkan. Dia juga mengatakan, hanya Max Moein yang ingin menjadikan Mega sebagai saksi meringankan.

“Dalam persoalan saksi meringankan tergantung kepada seseorang. Dalam konteks ini Bu Mega sama sekali tidak mengetahui apapun yang terjadi ketika itu. Memang betul keputusan untuk memilih Miranda Goeltom diputuskan oleh partai. Tapi partai tentunya menginstruksikan kepada fraksi,” katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 21/2).

PDIP, sebutnya lagi, baru mengetahui kasus ini setelah Agus Tjondro membicarakannya secara terbuka pada November 2008 lalu. [guh]

Dugaan Suap Cek Perjalanan

PRAMONO: MEGA TAK TAHU SAMA SEKALI

Penulis: Caroline Damanik | Editor: Heru Margianto

Senin, 21 Februari 2011 | 11:46 WIB

13081091891468077752KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, menegaskan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak tahu-menahu soal dugaan suap cek perjalanan dalam kasus pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dimenangi Miranda Goeltom. Pramono mengatakan, partai dan Mega tidak terlibat.

Dalam konteks ini, Bu Mega sama sekali tidak mengetahui apa pun yang terjadi ketika itu. Dan memang betul, keputusan untuk memilih Miranda Goeltom diambil oleh partai, tetapi partai tentunya menginstruksikan kepada fraksi,” ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/2/2011).

Oleh karena itu, dia melanjutkan, persoalan cek perjalanan sama sekali tidak diketahui oleh partai sebelumnya. Partai baru mengetahuinya dari keterangan Agus Condro pada November 2008 secara terbuka. Menurut dia, Agus Condro juga sudah menyampaikan bahwa itu tak ada kaitannya dengan Mega.

Soal rencana pemanggilan Mega oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua DPR ini mengatakan, KPK telah menyampaikan bahwa pemanggilan Mega baru atas permintaan Max Moein, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Max ingin menjadikan Bu Mega sebagai saksi meringankan,” tuturnya.

Atas permintaan Max, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) periode 2004-2009, KPK memanggil Mega untuk memberikan keterangan meringankan. Mega tidak datang dan digantikan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumulo

TJAHJO AKUI MEMILIH MIRANDA GOELTOM KEPUTUSAN PDIP

Kamis, 30 September 2010 | 13:39 WIB

13081092401519490671

Tjahjo Kumolo di KPK. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengakui telah memerintahkan anggota fraksinya untuk memilih Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Tapi, kata Tjahjo, perintah tersebut merupakan keputusan partai lewat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.

“Itu tanggung jawab saya sebagai Ketua Fraksi,” kata Tjahjo seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung Komisi, Kamis (30/9).

Tjahjo mengatakan, bahkan tak cuma soal pemilihan Miranda, dalam pemilihan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, dan anggota KPK, hal itu merupakan keputusan fraksi.

Dalam pemilihan Miranda, Tjahjo membantah fraksinya bermain mata dengan Miranda. “Tak ada deal apa-apa,” katanya. Dia mengaku tak mengetahui pertemuan Miranda dengan anggota Fraksi PDIP sebelum pemilihan 2004. “Tapi kalau ada yang mau berkenalan dengan calon ya sah-sah saja,” ujarnya.

Dalam persidangan yang memvonis Dudhie Makmun Murod, terdakwa kasus cek pelawat bekas anggota Fraksi PDIP, terungkap bahwa anggota fraksi banteng moncong putih itu memilih Miranda atas arahan Tjahjo. Setelah pemilihan Miranda, mereka menerima imbalan berupa cek pelawat dari pengusaha Nunun Nurbaeti lewat stafnya, Ahmad Hakim Syafari alias Arie Malangjudo.

ANTON SEPTIAN

KWIK UNGKAP ADA PERINTAH MEGAWATI PILIH MIRANDA GULTOM

1308109283880517081

Kwiek Kian Gie - inilah.com

Senin, 15 Maret 2010 | 11:15 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Mantan ketua Litban PDIP Kwik Kian Gie mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang memerintahkan kepada anggota DPR dari PDI untuk memilih Miranda Gultom dalam pemilihan calon Gubernur BI.

Perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang mesti menggolkan Miranda saat berhadapan dengan Burhanuddin Abdullah saat pemilihan calon Gubernur BI, kata Kwik.

Oleh karena sudah ada sinyal dari Megawati, maka anggota DPR dari PDIP memberikan suaranya untuk memilih Miranda Gultom.

Tapi tentunya tidak gratis begitu saja, tandas mantan Menteri Koordinator Perekonomian ini.

Dijelaskan, sewaktu pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang waktu itu tiga nama bersaing yakni Burnahunddin Abdullah, Miranda Gultom dan Cyrilus Harinowo. [wdh]

Kamis, 11/02/2010 18:16 WIB

Kasus Agus Condro

PDIP: Keputusan Memilih Miranda Keputusan Partai

Amanda Ferdina - detikNews

13081093181688147933

Jakarta – Politisi PDIP Dudhie Makmun Murod ditahan KPK karena diduga menerima suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom. Dudhie mengaku dia hanya disuruh politisi PDIP berinisial PN. Bagaimana sikap PDIP menanggapi ini?

“Itu bagian dari hukum, saya tidak mau ikut campur tangan. Yang jelas, keputusan menetapkan Miranda itu keputusan partai,” kata Sekjen PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2010).

PDIP memberikan empati kepada kadernya karena hal tersebut menyangkut persoalan hukum. “PDIP tidak akan intervensi dalam bentuk apapun,” tambahnya.

Selain itu, karena Dudhie adalah kader PDIP, maka akan diberikan bantuan dengan memberikan pengacara yang baik.

“Tapi dalam hal lain-lain, saya melihat pondasi dasar hukum kita sudah baik, maka hal menyangkut itu akan dilihat dari perspektif itu,” terangnya.

Pramono menjelaskan, yang jelas sejak 18 bulan lalu, ketika Dudhie masih menjadi saksi, dia yang pertama kali mengembalikan uang Rp 500 juta.

(ndr/iy)

Selengkapnya...

 
© free template by Blogspot tutorial